Sorong, TP – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Sorong, terutama di Puskesmas, BPJS Kesehatan Cabang Sorong melaksanakan diskusi bersama Pemerintah Kota Sorong (Pemkot) dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Bersama Para Pemangku Kepentingan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengatakan bahwa output dari diskusi tersebut diharapkan dapat melahirkan langkah maju dalam keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional (JKN), di tiap-tiap pusat layanan kesehatan.
“Langkah awalnya dimulai dari Puskesmas sebagai lini pertama layanan kesehatan, selanjutnya diharapkan di tingkat rumah sakit juga ikut didewasakan kembali kualitas layanannya,” ujar Pupung kepada Tabura Pos, Rabu (21/5/2025).
Dikatakan Pupung, penganggaran bidang kesehatan di Kota Sorong sangat berlebih. Olehnya itu, mekanisme pengolaan di Puskesmas dan rumah sakit harus dimaksimalkan.
“Harapan kami Puskesmas dan rumah sakit kolaborasi dengan pemberi pelayanan kesehatan lain yang sifatnya swasta. Puskesmas maupun RSUD harus bisa mengarahkan Faskes swasta menjadi lebih baik,” sambung Pupung.
Ia menggaris bawahi, bahwa beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kuakitas layanan di Puskesmas, diantaranya pelayanan gigi dan ibu hamil, melahurkan . Di mana, banyak Puskesmas di Kota Sorong yang sarana prasarana untuk pelayanan gigi masih sangat minim.
“Dari 10 Puskesmas prioritas terakreditasi utama di Kota Sorong, mungkin hanya satu Puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan gigi. Sementara sisanya, mengalami kerusakan sarana prasarana sehingga perlu dilakukan perbaikan,” bebernya.
Minimnya layanan kesehatan gigi yang seharusnya bisa dilakukan di Puskesmas, kini membuat rujukan di rumah sakit membludak.
“Satu pasien yang membutuhkan layanan kesehatan gigi butuh waktu yang cukup lama untuk penanganan. Rata-rata 30 menit bahkan 1 jam. Sementara jam operasional Puskesmas sangat terbatas, sehingga dalam sehari tidak lebih dari 10 pasien bisa dilayani,” terangnya.
Jika layanan gigi di Puskesmas tidak dilakukan perbaikan maka masyarakat akan kesulitan. Sama halnya dengan layanan pemweiksaan kandungan bahi ibu hamil maupun pada proses peesalinanya.
Pupung berharap, dengan komitmen bersama dalam perbaikan maka kelak masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan kesehatan dan dipastikan proses pengobatannya tuntas tanpa kendala. (CR24)
