Kaimana – Bupati Kaimana Hasan Achmad mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kepolisian yang menghentikan aktivitas tambang emas ilegal di wilayahnya, tepatnya di Distrik (kecamatan) Teluk Etna.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Papua Barat bersama Polda Papua Barat dan Polres Kaimana yang menutup lokasi penambangan ilegal di Teluk Etna,” kata Hasan di Kaimana, Rabu.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan ilegal di wilayah Teluk Etna benar-benar mendapat perhatian dari Gubernur Papua Barat.
Menurutnya, Gubernur sedang mempertimbangkan untuk memberikan perizinan kepada pihak-pihak yang mau melakukan investasi pertambangan di daerah dan bukan dengan cara penambangan ilegal.
Langkah yang diambil Pemprov Papua Barat tersebut berkaitan dengan kewenangan pemberian izin usaha tak terkecuali bidang pertambangan.
Sedangkan pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal termasuk penambangan ilegal.
“Sehingga dengan demikian ada manfaat yang bisa diperoleh masyarakat secara optimal tetapi juga pemerintah daerah dari sisi pajak atau retribusi yang dibayar pihak penambang,” ujarnya.
Hal senada diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana Robi Daud Samangun.
Menurutnya, langkah kepolisian yang menutup pertambangan ilegal di Teluk Etna harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Penambangan tanpa izin tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama karena penggunaan zat berbahaya seperti merkuri.
Lebih jauh, Robi menyarankan agar ke depan aktivitas pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kaimana harus diarahkan menjadi tambang rakyat yang legal, teratur, dan terkontrol di bawah pengawasan pemerintah.
“Alangkah baiknya jika aktivitas penambangan di Etna dijadikan tambang rakyat. Pak Gubernur sudah memikirkan itu, agar pengelolaannya bisa resmi, memberikan manfaat, dan tetap menjaga lingkungan,” katanya.
Ia menambahkan, penerapan tambang rakyat yang diawasi secara berkala, maka menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal. [Oleh: Ali Nur Ichsan/Editor: Evarianus Supar/ANTARA]
