Manokwari, TP – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat, Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat didesak segara melakukan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Distrik Testega, Didohu dan Distrik Anggi, Kabupaten Pegaf.
Desakan ini disampaikan, Anggota DPR Papua Barat, Yulianus Dowansiba, SE saat melakukan reses II Tahun 2025 di Kampung Meifowoska, Distrik Testega dan Kampung Henyau, Distrik Sururei Kabupaten Pegaf, selama sepekan pada 29 Mei Kamis 5 Juni 2025.
Menurutnya, Pegaf berbeda dengan 6 kabupaten lain di Papua Barat yang mendapat pelayanan publik naik laut, darat maupun udara.
Pegaf memiliki medan geografi yang berbeda dan hanya membutuhkan pelayanan publik melalui infrastruktur jalan dan jembatan.
“Untuk itu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pegaf harus menjadi prioritas utama sebagai upaya pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Pegaf,” tegas Dowansiba yang dihubungi Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Selasa (3/6/2025).
Dikatakan Dowansiba, saat berada di tengah-tengah masyarakat Meifowoska dan masyarakat Henyau, mereka sampaikan tidak meminta uang maupun makanan, tetapi hanya meminta pembangunan infrastruktur jalan dan jembantan yang baik.
Sebab, dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik, masyarakat Pegaf dapat memobilisasi hasil kebun ke kabupaten lain di Papua Barat untuk dijual.
“Selama ini, masyarakat Pegaf terkendala ketika terjadi hujan, lonsor, banjir dan insiden lainnya. Mereka sulit membawa hasil kebun mereka dan dengan disini ini mereka menilai pemerintah baik kabupaten maupun provinsi tidak memperhatikan mereka,” terang Dowansiba.
Diungkapkan Dowansiba, mendapat banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan rumah layak huni, instalasi air bersih maupun lampu atau solar sel.
Menurutnya, masyarakat menyampaikan apresiasi karena program pemerintah, baik pusat, provinsi maupun pemkab pegaf dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lainnya telah diterima.
“Tapi, kalau tidak ada infrastruktur jalan dan jembatan yang memadahi, maka semua program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akan gagal. Ini mereka sampaikan secara langsung kepada saya untuk segara perjuangkan di DPR Papua Barat,” terang Anggota Komisi IV DPR Papua Barat.
Untuk itu, tegas Dowansiba, pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan harus segera dibangun pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Sebab, aksebilitas jalan dan jembatan menjadi prioritas dan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Pegaf.
Dirinya berharap, pemkab Pegaf, Pemprov maupun balai terkait lainnya di wilayah Papua Barat sigap terhadap aspirasi masyarakat Pegaf.
“Sekali lagi, jangan bermain-main dengan aspirasi masyarakat. Kita hadir untuk layani masyarakat, jangan tunggu sampai terjadi musibah baru sibuk untuk memberikan perhatian tetapi, marilah kita mencegah dengan memberikan layanan jalan dan jembatan yang memadai bagi masyarakat kita,” tandas Dowansiba. [FSM]
