Manokwari, TP – Bagian Hukum Setda Manokwari, mulai melaksanakan konsultasi publik dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), yaitu Pendidikan Gratis dan Manokwari Branding City.
Konsultasi publik kemas dalam focus group discussion (FGD), Ranperda Pendidikan Gratis turut melibatkan akademisi dari Unipa, Uncri, para kepala sekolah, serta ketua komite.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan Ranperda Pendidikan Gratis merupakan langkah Pemkab Manokwari menjawab keluhan masyarakat Manokwari selama ini.
“Banyak orangtua yang mengeluh terkait pendidikan dan banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki akses yang baik di bidang pendidikan. Dengan ini, kita ingin memastikan pendidikan gratis bisa meningkatkan akses pendidikan,” ujar Hermus membuka FGD, di salah satu hotel, Jumat (13/6/2025).
Dia mengungkapkan, melalui Perda Pendidikan Gratis, Pemkab tidak hanya memastikan tidak adanya pungutan, tetapi juga meningkatkan angka partisipasi sekolah di setiap jenjang pendidikan di Manokwari bisa 100 persen.
Dirinya menginginkan semua kepala sekolah dan ketua komite memberikan masukan, saran konkrit untuk memboboti ranperda tersebut, agar implementasinya tidak menimbulkan pro dan kontra lagi.
“Ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikannya. Kita berikan kemudahan bagi anak-anak untuk bisa mengikuti pendidikan dengan baik di kabupaten Manokwari,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Rektor Universitas Papua, Dr. Hugo Warami menyampaikan selama ini banyak yang berbicara mengenai pendidikan gratis, namun isinya tidak jelas apa yang digratiskan. Karena, nyatanya masih ada pembiayaan.
“Ranperda pendidikan gratis harus jelas terkait tanggung jawab pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan orangtua murid. Apakah melangkah keluar dari rumah sudah gratis, atau melangkah masuk di pagar sekolah itu kemudian gratis, atau sudah duduk dalam kelas baru gratis. Ini yang harus diperjelas,” ungkapnya.
Hugo mendukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan tanpa biaya tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga memastikan generasi muda Manokwari mendapatkan akses pendidikan yang layak di daerahnya sendiri.
“Inisiatif ini sangat selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan daerah. Dimana pendidikan gratis memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi kemajuan Manokwari secara keseluruhan,” ungkapnya.
Untuk itu, Warami mengajak semua elemen yang terlibat memberi sumbang saran untuk mendukung visi misi pemerintah daerah menghadirkan pendidikan gratis di Manokwari.
Sementara, Rektor Universitas Caritas Indonesia (Uncri) Manokwari, Prof Roberth K.R Hammar menambahkan, Ranperda Pendidikan Gratis membutuhkan banyak masukan dan konsultasi publik merupakan langkah konkret dalam mengintegrasikan peran akademisi dengan kebijakan pemerintah daerah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Manokwari.
“Kami berharap Ranperda tentang pendidikan gratis ini bisa diusulkan secara resmi menjadi peraturan bupati pada bulan Juli mendatang. Kolaborasi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Manokwari untuk menikmati pendidikan gratis yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. [SDR-R4]
