Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat memastikan warga binaan di Lapas Kelas II B Manokwari tercover dalam program jaminan kesehatan Papua Barat Sehat.
Hal ini terungkap setelah Ketua DPR berkunjung ke Lapas Manokwari dan melihat ada warga binaan yang sedang sakit dan sedang dirawat di klinik.
Ironisnya, warga binaan ini tidak dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis dengan alasan terkendala biaya dan tidak mempunyai BPJS Kesehatan.
“Itu yang menjadi kendala,” kata Wonggor didampingi Ketua Komisi III DPR Papua Barat, Nakeus Muid kepada Tabura Pos di Lapas Manokwari, kemarin.
Dikatakannya, ada program Papua Barat Sehat yang masuk dalam program 100 hari kerja Gubernur, Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, dimana program tersebut mengcover warga di Provinsi Papua Barat dalam BPJS Kesehatan.
“Program itu ada kartu berobat gratis, Papua Barat Sehat dan connect dengan BPJS Kesehatan. Kami akan coba berkomunikasi dengan komisi terkait untuk memanggil BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Dirinya juga meminta Dinkes dan BPJS Kesehatan turun langsung ke Lapas untuk melakukan pendataan terhadap warga binaan yang belum tercover program Papua Barat Sehat. “Itu harus di data. Jangan di luar sana ngomong semua sudah dicover dan dilayani, tapi saat kita turun ke lapangan lihat masih banyak yang belum tercover,” ujar Wonggor.
Ia menambahkan, jika biaya pengobatan hanya Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 mungkin bisa ditalangi, tetapi kalau lebih dari itu, siapa yang menalangi pembayaran tersebut.
Ia membeberkan, sebanyak 99 persen warga binaan Lapas Manokwari adalah orang Papua, sehingga dana Otonomi Khusus (Otsus) harus bisa mengcover mereka dalam program Papua Barat Sehat.
“Yang ada di Lapas ini warga Papua Barat, warga Indonesia juga yang harus kita lihat. Jangan kita bikin program banyak-banyak di luar, tetapi di dalam atau di dekat-dekat sini tidak lihat,” ujar Wonggor. [SDR-R1]
