Manokwari, TP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan aparat kampung dalam pengelolaan keuangan desa.
Peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah dan aparat kampung se wilayah Papua Barat ini, dikemas dalam workshop yang dilaksanakan BPKP Papua Barat, di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (24/6/2025).
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat hadir membuka kegiatan mengatakan, pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dominggus menekankan, dana desa yang diamanahkan oleh pemerintah pusat merupakan tanggung jawab besar.
“Setiap rupiah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat. Peran aparat kampung turut menentukan keberhasilan pembangunan daerah,” kata Dominggus.
Pemprov Papua Barat, kata Dominggus, terus mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan kerja sama lintas sektor, untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Dirinya berharap, workshop mampu meningkatkan pemahaman regulasi, memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
“Peserta harus aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman, serta memperkuat komunikasi antara aparatur kampung, BPKP, dan instansi terkait agar bimbingan teknis dan pendampingan dapat berkelanjutan,” tukasnya.
Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat melalui ketua panitia, Fajar N. Firmansyah mengungkapkan, workshop ditargetkan pada enam point, yaitu
memperoleh informasi terkini pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa/kampung di tingkat kabupaten, meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan kampung dalam pengelolaan keuangan desa.
Mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel, mendukung pembangunan dan pemberdayaan SDM di tingkat kampung, mendorong transformasi tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan progresif, dan menyediakan informasi strategis pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan.
Workshop ini diikuti120 peserta mulai dari perwakilan kepala daerah, sekretaris daerah, kepala BPKD, inspektorat provinsi dan kabupaten, kepala DPMK, kepala distrik, kepala kampung, hingga koordinator pendamping kampung.
Narasumber yang terlibat antara lain; Gubernur Papua Barat, Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Papua Barat, Kepala KPPN A1 Manokwari, dan Kepala BPKP Provinsi Papua Barat. [SDR-R4]
