Manokwari, TP – Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Papua Barat gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Pengadaan Barang dan Jasa se Tanah Papua di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (25/6/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham Temongmere dalam sambutannya mengatakan, Rakor selama dua hari, 25–26 Juni 2025 ini, bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat tata kelola pengadaan.
Tetapi juga, kata Temongmere, meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah Papua.
Dijelaskan Temongmere, pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan koperasi.
“Pengadaan adalah jembatan antara perencanaan dan pencapaian hasil pembangunan. Sistem ini memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” terang Temongmere.
Menurutnya, dari hasil evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 oleh KPK menunjukkan bahwa, indeks pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa di Tanah Papua masih jauh dari harapan.
Karena itu, sambung dia, pada tahun 2025 ditargetkan terjadi peningkatan signifikan mencapai nilai minimal 70.
“Indeks pencegahan korupsi daerah di Tanah Papua pada area pengadaan barang dan jasa bisa mencapai nilai minimal 70,” harap Temongmere.
Temongmere berharap, melalui rakor ini dapat dijadikan sebagai momentum menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar daerah serta lembaga dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan.
“Para peserta dari luar Manokwari diharapkan membawa pulang pengetahuan yang cukup dan dapat mengimplementasikan praktik pengadaan yang lebih baik di daerah masing-masing,” pesannya.
Ditempat yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengatakan, forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap komunikasi yang baik ini terus dilakukan. LKPP akan selalu mendukung agar proses pengadaan di seluruh Tanah Papua dapat berjalan secara prosedural, cepat, tepat, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat serta bangsa dan negara,” harap Prihadi.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis, baik secara luring maupun daring, antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat. [FSM-R5]
