Sorong, TP – Jelang pelaksanaan even bergengsi Paritrana Award Tahun 2025, BP Jamsostek Sorong menggelar rapat koordinasi bersama instansi pemerintah se-Papua Barat Daya, khususnya OPD teknis yakni Dinas Ketenagakerjaan. Rakor terbatas itu berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (26/6/2025).
Rapat kali ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi universal coverage Jamsostek bagi pekerja di Kabupaten/ kota di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang), George Yarangga, mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja. Di mana dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan atau yang kini familiar disebut BP Jamsostek merupakan wujud nyata sekaligus komitmen negara guna melindungi seluruh pekerja dari resiko sosial ekonomi, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga kehilangan pekerjaan.
“Perlindungan ini adalah pondasi penting bagi stabilitas ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga salah satu Fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berjalan secara inklusif dan merata terutama dalam hal perlindungan sosial,” ujar Yarangga membacakan sambutan Gubernur.
Oleh sebab itu monitoring dan evaluasi universal Jamsostek menjadi sangat krusial guna mengukur seberapa besar cakupan kepesertaan BP Jamsostek, baik formal maupun informal. Adapun data dan informasi dari kegiatan monev ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi efektif di masa mendatang.
“Seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota, para pimpinan OPD serta para pelaku usaha harus memastikan tidak ada satupun pekerja di Papua Barat Daya yang luput dari perlindungan jaminan sosial. Jadikan perlindungan Jamsostek sebagai prioritas dalam setiap program dan kebijakan pembangunan,” terangnya.
Selaras dengan itu, sambungnya, Ajang Paritrana Award dihadirkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang telah berkomitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu diperlukannya pemahaman bagi seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya perihal kriteria dan mekanisme kompetisi bergengsi ini, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan bahkan meraih penghargaan tersebut di tahun 2025.
Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Sorong, Iguh Bimantoroyudho menambahkan, kegiatan monev terkait universal coverage Jamsostek di Papua Barat Daya sangat penting. Hal itu selaras dengan cita-cita Residen RI yang menargetkan cakupan kepesertaan Jamsostek minimal 98 persen pada masa Indonesia emas tahun 2045.
Ia menambahkan, bahwa saat ini di Provinsi Papua Barat Daya, baru Kabupten Raja Ampat yang universal coverage-nya sudah mencapai 100 persen, dengan total lebih dari 33.000 jiwa pekerja yang dilindungi. Sementara itu, Kota dan Kabupaten lain juga telah mengucurkan APBD untuk program Jamsostek bagi sektor pekerja informal, namun cakupannya msih kecil.
“Kami berharap, wilayah yang universal coverage-nya belum 100 persen pada tahun-tahun mendatang bisa menambahkan lagi anggarannya untuk memperluas cakupan kepesertaan program BP Jamsostek,” harapnya.
**
