Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, pihaknya mendorong agar pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Provinsi Papua Barat 2025 bisa dilaksanakan Juli, tetapi bergeser ke Agustus 2025.
Dengan demikian, DPR Papua Barat akan menyesuaikan dengan agenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, dalam hal ini Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau Gubernur dan TAPD Papua Barat siap, maka DPR Papua Barat akan segera membahas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025. Sebab, APBD Perubahan sangat penting jika ada situasi dan kondisi yang membutuhkan perubahan anggaran, maka kapan saja dapat dilakukan perubahan anggaran,” jelas Wonggor kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Manokwari, pekan lalu.
Dijelaskan Wonggor, pihaknya berkewajiban memperingatkan Pemprov sesuai jadwal tahapan dan pembahasan APBD Perubahan pada Juli 2025.
Dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan, kata dia, tentu salah satu syarat adalah penyerapan anggaran sudah mencapai 60-70 persen, tetapi sampai sekarang penyerapan anggaran belum berjalan maksimal.
Untuk itu, ujar Wonggor, DPR Papua Barat terus mendorong agar Gubernur dan jajaran menjalankan proses lelang paket pekerjaan dan program lain, sehingga penyerapan anggaran di Papua Barat berjalan maksimal sesuai target yang sudah ditentukan.
“Informasi yang kami peroleh, paket-paket pekerjaan baru mulai memasuki tahapan lelang,” ungkapnya.
Disinggung soal kendalanya, Wonggor menjelaskan, salah satu kendala adalah efisiensi anggaran, juga ada masa transisi kepemimpinan, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang baru dilantik.
Di samping itu, ia menambahkan, Gubernur juga baru melantik sejumlah pimpinan OPD, maka dibutuhkan penyesuaian ke depan.
“Adanya pergantian kepemimpinan di tingkat OPD bisa mempengaruhi proses lelang paket pekerjaan. Inilah kondisi yang sulit untuk kita paksakan, tetapi kalau dalam kondisi normal, tentu dapat kita dorong agar dipercepat,” tukas Wonggor.
Dirinya mengaku akan membangun komunikasi dengan Gubernur supaya proses lelang paket pekerjaan berjalan secepatnya.
Di samping itu, Ketua DPR ini menyarankan agar paket pekerjaan fisik di daerah-daerah pedalaman tidak ditumpuk pada akhir tahun, karena hal itu yang terkadang menimbulkan persoalan.
Ia berharap jika sudah ada perintah dari Gubernur, maka OPD tidak pasif, tetapi secepatnya melakukan proses di dinas agar paket-paket pekerjaan bisa didorong segera ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Kami berharap kegiatan fisik dapat berjalan secepatnya. Sebab kegiatan-kegiatan fisik di daerah pedalaman membutuhkan waktu. Jangan sampai di akhir tahun penyerapan tidak maksimal,” tukasnya. [FSM-R1]
