Manokwari, TP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari mengantisipasi tidak optimalnya pembangunan strategis daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Teguh Suhendro mengungkapkan tidak optimal yang dimaksud seperti apakah pembangunan strategis daerah sudah dirncanakan, dianggarkan dengan baik. Bahkan, apakah sudah dilaksanakan, difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dijelaskannya, di Manokwari, proyek strategis nasional yang bersumber dari APBN, yakni pembangunan Pasar Sentral Sanggeng dan Kawasan Publik Borarsi, sudah selesai dikerjakan.
Namun, kata Teguh, ada sejumlah pembangunan fasilitas pelengkap yang direncanakan Pemkab Manokwari dengan sumber APBD yang dinilai sebagai program pembangunan strategis daerah.
“Kalau strategis dari sisi nasional sudah selesai, tinggal sarana prasarana pendukung yang diprogramkan pemerintah daerah. Ini yang akan kita dampingi,” kata Teguh dalam sosialisasi peran Kejari Manokwari terhadap program strategis daerah di Kantor Bupati, Kamis (26/6/2025).
Dijelaskannya, pendampingan yang dilakukan untuk memastikan proyek tersebut tepat waktu, dimana waktu yang dilaksanakan sesuai, tidak ada kebocoran dan tepat sasaran.
“Tepat sasaran di sini yaitu manfaatnya untuk masyarakat agar dapat segera dilaksanakan,” tukasnya.
Kajari menambahkan, hal yang sama juga akan dilakukan pada Pemkab Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Wondama.
“Hari ini kita sampaikan di Pemkab Manokwari. Kemarin di Manokwari Selatan sudah kami lakukan,” pungkasnya.
Bupati Manokwari, melalui Plt Sekda, Harjanto Ombesapu menyambut baik upaya yang dilakukan Kejari Manokwari dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan dampak pembangunan strategis daerah tidak berjalan maksimal.
“Hukum adalah pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat penting untuk ditegakkan,” ujar Sekda.
Sekda berharap, pendamping tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat mencegah pelanggaran hukum yang bagian dari pemerintah Kabupaten Manokwari.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung setiap upaya yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat,” pungkasnya. [SDR-R4]
