Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, Imam Muslih mengatakan, isu sekolah gratis harus dipastikan terlebih dahulu komponen gratisnya.
Sebab, tegas Muslih, jika semuanya gratis, maka yang menjadi pertaruhan adalah kualitas pendidikan, apakah itu berkaitan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana atau kompetensi guru dan sebagainya.
“Komponen pembiayaan apa yang harus ditanggung pemerintah dan yang ditanggung orangtua dalam isu sekolah gratis ini, harus jelas dan disampaikan ke masyarakat,” imbuh Muslih kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Manokwari, Sabtu (5/7).
Dijelaskannya, misalnya isu sekolah gratis yang didengarnya, baju seragam gratis. Padahal, kata dia, baju seragam dari dulu untuk sekolah negeri memang ditanggung pemerintah.
“Terkait buku bagaimana? Pelatihan guru dan sebagainya, apakah itu komponen yang harus ditanggung pemerintah juga atau seperti apa. Jadi, ini menurut saya, harus dijelaskan ke masyarakat,” ujar Muslih.
Diutarakannya, kepastian tentang sekolah itu berkualitas dengan pembiayaan yang memadai oleh pemerintah, harus dijelaskan dari awal, karena itu hanya mengandalkan dana BOS. “Itu harus dipastikan, apakah sudah mencukupi atau tidak,” katanya.
Dirinya juga berharap orangtua tidak serta-merta menyerahkan begitu saja bahwa sekolah gratis, tanpa ada inisitaif memberi dukungan terhadap sekolah, karena pendidikan ini kolaborasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah atau di luar rumah.
Pada prinsipnya, tandas Muslih, semua pihak harus bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan, tidak serta-merta kemudian meminta satu pihak membiayai semuanya tanpa ada kontribusi orangtua.
“Inilah kemudian yang perlu jelas, apa yang ditanggung orangtua dan apa yang ditanggung pemerintah. Misalnya transport itu Manokwari lumayan mahal untuk anak-anak. Memang ini juga membebani orangtua, tapi bukan alasan, karena orangtua bisa mencari sekolah terdekat yang bisa diakses dari rumah,” katanya. [AND-R1]
