Ransiki, TP – Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, S.IP, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Selatan, Agus Mandacan, S.Pd, M.A, menggelar tatap muka dengan Kepala-kepala Sekolah jenjang TK/PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), di Aulla SMP Negeri 2 Ransiki, Rabu (16/7).
Mengawali arahannya, Bupati Bernard mengatakan, menggelar tatap muka dengan para Kepala sekolah sehubungan dengan ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Bernard-Mesakh sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mansel periode 2025-2030.
Ia menjabarkan, poin pertama adalah pemerintah daerah ingin mewujudkan pendidikan gratis di Kabupaten Mansel, tanpa pengutan biaya untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK/PAUD sampai dengan SMA/SMK.
Sehubungan dengan hal itu, Bupati Bernard meminta, pihak sekolah tidak membebani orang tua murid dengan pengutan dalam bentuk apapun. Hal-hal yang menjadi urusan kebutuhan siswa dan sekolah sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang dialokasikan dari dana otonomi khusus (Otsus).
Disamping itu, pemerintah daerah juga akan mengaktifkan kembali pelayanan transportasi bus sekolah untuk antar dan jemput anak sekolah, mulai tahun ini akan di usulkan dan tahun 2026 nanti mulai di eksuksi.
“Sebagai Pemimpin di daerah, hal yang dulu saya alami semasa sekolah jangan lagi di alami genarasi sekarang. Saya harus memberikan kemudahan bagi anak-anak sekolah, tugas dan tanggungjawab bapak-ibu guru adalah mendidik anak-anak kita supaya berkualitas dan menjadi pemimpin masa depan daerah ini,” ucap Bupati Bernard.
Dia menegaskan, Pemerintahan Bernard-Mesakh sangat berkomitmen untuk membangun pendidikan di Kabupaten Mansel guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Dalam sesi tanya jawab, Elsina Tiwery selaku pengelola PAUD Mujir Ransiki mempertanyakan nasib guru berstatus honor sekolah yang sudah tidak menerima insentif dari pemerintah Daerah selama 2 tahun.
Herlina Insyur selaku Kepala SD Inpres 37 Ransiki mempertanyakan langkah dinas dalam hal pengadaan pakaian seragam batik dan olahraga karena membebankan pihak sekolah dari dana Dana BOS.
Oktober Inden mempertanyakan dana tunjangan sertifikasi dan non-sertifikasi, serta meminta pemerintah daerah mengembalikan jatah beras guru ASN.
Awaludin, Kepala SMK Negeri 1 Manokwari, meminta pemerintah daerah yakni pengawas SMA/SMK pada Disdikbud agar turun lapangan mengecek keaktifan dan meminta pemerintah menjawab kebutuhan tenaga guru jurusan teknik kendaraan ringan dan pengelasan pada sekolah yang dia pimpin.
Jefry Mandacan, Kepala SMA YPGGI Tobou, meminta agar kedepan dalam pengangkatan dan penempatan guru PNS dan PPPK tidak hanya berfokus di Sekolah Negeri tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan Sekolah Swasta (Yayasan).
Dia juga berharap, pihak dinas sering turun lapangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tenaga honorer sekolah, mengantisipasi adanya penipuan data oleh Kepala dan Operator Sekolah lantaran memperjuangkan kerabat, keluarga atau orang terdekat menjadi guru ASN tetapi justru mengorbankan guru yang sudah lama honor.
Kepala SMK YPK Lachai Roi, Fientje Lapian, meminta pemerintah daerah tetap mendukung sekolah dalam dana prakerin (praktik kerja industri) dan ujian kejuruan untuk kompetensi keahlian.
Menjawab berbagai pertanyaan dan masukan dari para Kepala Sekolah yang hadir dalam pertemuan itu, Bupati Bernard menjelaskan, terkait insentif guru TK/PAUD, akan dikoordinasikan dengan pihak dinas, supaya insentifnya bisa dikembalikan.
Sedangkan, hal yang berkaitan dengan pengadaan seragam batik dan pakaian training, dikembalikan kepada dinas termasuk pengadaan meja, kursi, with board dan lain-lain.
“Mau bangun gedung atau ruang kelas, tidak perlu pengut biaya dari orang tua, usulkan ke dinas, pemerintah akan mendorong pelan tapi pasti,” ujar Bupati Bernard.
Bupati Bernard menegaskan, yang berkaitan dengan kebutuhan dan kedisiplinan guru, dia bakal minta BKPSDM dan Disdikbud agar mengatur dengan baik, supaya jangan lagi ada keluhan dari sekolah terkait kekosongan tenaga guru dan lain-lain.
“Saya pastikan, yang sudah jadi guru akan tetap jadi guru, yang sudah honor di sekolah itu, saat pengangkatan tetap kembali mengajar disitu,” tegasnya.
Menanggapi soal permintaan guru-guru untuk mengembalikan beras jatah, dia mengaku, sudah memberi petunjuk Dinas Pertanian untuk berkoordinasi dengan Koperasi yang sebelumnya mengurusi beras jatah ASN di Oransbari, agar mengembalikan jatah beras pegawai termasuk untuk guru ASN.
“Sudah ditindaklanjuti, mudah-mudahan tahun 2026, kita sudah bisa kembali makan beras Oransbari. Kita berdo’a semoga apa yang menjadi harapan bapak-ibu guru, kita perjuangkan sama-sama dan bisa terjawab,” harapnya.
Bupati Bernard menambahkan, soal pengangkatan guru honorer, tentu sudah menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menyelesaikan guru honorer tetapi tidak lagi menerima guru honor baru.
“Kita lihat dulu guru honorer yang lama, jangan tambah lagi yang baru. Saya tegas karena kemampuan APBD sangat terbatas. Jangan lihat apa yang Negara berikan kepada kita tetapi apa yang kita berikan kepada Negara,” tuturnya.
Dirinya menyatakan, semua saran dan masukan yang disampaikan para guru adalah tantangan sekaligus tugas yang berat bagi pemerintah daerah, yang harus dijawab dengan solusi yang tepat.
“Kita sama-sama do’akan, apa yang menjadi harapan dari bapak-ibu guru bisa terjawab,” tukas Bupati Bernard.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Mansel, Agus Mandacan mengatakan, untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum di angkat, pihaknya masih terus melakukan pendataan, tetapi tidak membuka peluang untuk penerimaan guru honor baru.
“Supaya kita bisa perjuangkan honor sekolah jadi honor daerah, Saya tugaskan bapak-ibu Kepala Sekolah jangan lagi menerima honor baru,” pesannya.
Ia mengungkapkan, menyangkut pengadaan pakaian seragam SD, SMP dan SMA/SMK sejak lama menjadi urusan pihak dinas, namun anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Namun, menyangkut pembangunan gedung sekolah baru atau penambahan ruang kelas baru, yang berjalan selama ini adalah bantuan DAK yang diturunkan pemerintah pusat maka harus tetap diterima.
Sebaliknya, supaya pemerintah daerah bisa menjawab penambahan ruang belajar bagi sekolah yang kekurangan ruangan, sekolah harus mengisi data sapras dalam dapodik, supaya bisa menjadi usulan dinas untuk pengadaan bangunan baru atau ruang kelas tambahan.
Mengenai pendataan guru honorer daerah dan honor sekolah, di akui menjadi masukan bagi dinas pendidikan dan akan di atur kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melihat kondisi tenaga guru dan sapras secara langsung. [BOM-R4]
