Sorong, TP – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mendesan seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya untuk dapat memerintahkan Dinas Pendidikan di jajarannya untuk dapat berkomunikasi dengan para wakil-wakil rakyat dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran program beasiswa pendidikan.
Hal itu diungkapkan Paul saat menggelar press conference bersama sejumlah awak media di Papua Barat Daya, pada Kamis (24/72025).
Diungkapkan Paul, pihaknya baru saja mendapatkan informasi mengenai permasalahan penyerapan beasiswa pendidikan, salah satunya yang terjadi di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Di mana karena permasalahan administrasi, ratusan siswa yang harusnya mendapatkan beasiswa senilai Rp 1,8 juta per bulan justru tidak lolos verifikasi.
“Saya baru dapat informasi dari salah satu penyalur beasiswa, bahwa di SMKN 1 Kota Sorong harusnya ada 906 siswa penerima beasiswa senilai Rp 1,8 juta. Tetapi data dari dinas pendidikan yang dikirim hanya 48 siswa, adapun setelah diberifikasi hanya 8 siswa yang memenuhi syarat. Artinya, Rp 1,6 miliar lebih anggaran beasiswa Kemdikdasmen yang harusnya bisa diberikan untuk siswa SMKN 1 Kota Sorong, akhirnya menguap, hanya Rp 14,4 juta saja yang terserap untuk 8 siswa,” terang Paul.
“Berkaitan dengan itu, saya minta Kepala Daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati dapat mendesak Dinas Pendidikan agar dapat berkomunikasi dengan kami bersama badan penyalur beasiswa. Sehinga beasiswa yang sangat banyak itu bisa disalurkan ke daerah, barang ini tidak susah,” sambung Paul.
Menurut Paul, asalkan data calon penerima beasiswa yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan kepada Kemendikdasmen sudah lengkap, maka staf PFM akan berkoordinasi dengan penyalur beasiswa untuk mekanisme transfer anggarannya kepada bank BNI dan BRI.
Sementara itu, pihak sekolah berperan mengarahkan para siswa untuk membuka rekening baru atas nama siswa sesuai dengan bank yang ditentukan. Sehingga penyaluran beasiswa bisa tepat sasaran dan langsung diteruma oleh yang bersangkutan tanpa perantara.
“Sangat banyak program beasiswa yang ditawarkan pemerintah pusat melalui berbagai kementerian lembaga. Dan yang saya sebutkan contohnya tadi hanya salah satu dari sekian banyak itu. Coba bayangkan, program sekolah gratis hanya meninggalkan APBD yang nilainya tidak banyak. Sementara beasiswa dengan anggaran yang sangat banyak itu harus menguap kembali ke pusat. Ini sangat disayangkan,” kata Paul.
Ia menambahkan, para wakil rakyat yang ada di pusat punya peran penting untuk membantu memfasilitasi sekaligus mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah. Olehnya itu setiap OPD seharusnya membangun komunikasi aktif dengan para wakil rakyat.
“Di bidang pendidikan, ada anggota DPRD itu Pak Haji Hartono Songkok Hijau. Tetapi kalau untuk koordinasi lintas kementerian-kementerian terkait bisa langsung dengan saya supaya bisa langsung saya komunikasikan dan intervensi, karena itu bidangnya saya. Jadi tolong kepala dinas pendidikan jangan hanya diduk di kantor, harus aktif membangun komunikasi dengan kami. Mari sama-sama kita maksimalkan penyerapan anggaran beasiswa yang ditawarkan pemerintah pusat tanpa harus mengorek APBD, apalagi di tengah kondisi efisiensi,” imbuh Paul
Paul juga mengubgatkan agar siapapun jangan sampai menyalahgunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan.
“Saya ingatkan jangan sampai ada yang berani mengobok-obok anggaran untuk pendidikan. Kalau sampai saya lihat ada temuan, saya pasti rekomendasikan untuk APH mengawal sampai tuntas. Mulai dari kejaksaan, kepolisian bahkan KPK,” kecamnya. (CR24)
