Jakarta – Pemerintah berencana membangun kembali pemukiman bagi 1.500 pengungsi yang ada di Papua Barat Daya akibat konflik di Kabupaten Maybrat agar mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarganya.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pembangunan kembali pemukiman akan dilakukan dengan mengedepankan layanan, sarana prasarana, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Ya itu beberapa hal yang kami sudah bicarakan termasuk pembangunan, diharapkan ada pembangunan pemukiman kembali 1.500 warga yang ada,” ujar Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan nantinya pembangunan kembali perumahan para pengungsi akan dilakukan bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun demikian, dirinya baru bisa menjelaskan lebih perinci mengenai rencana tersebut pada tahun depan setelah mengajukan anggaran pemulihan pascakonflik sosial.
Apabila sudah terdapat alokasi anggaran terkait hal itu di Pemerintah Pusat, kata dia, pemerintah daerah baru akan bisa mengajukan proposal ke kementerian/lembaga untuk menerima dana pemulihan pascakonflik sosial, termasuk Pemerintah Kabupaten Maybrat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kalau kami sudah punya anggaran penanganan konflik sosial, nanti disiapkan,” ucap dia.
Pigai membeberkan saat ini sudah terdapat hampir sebanyak 1.500 warga dari wilayah konflik di Kabupaten Maybrat yang mengungsi di berbagai tempat di Provinsi Papua Barat Daya, antara lain pusat Kabupaten Maybrat, Distrik Kumurkek, Distrik Ayamaru, hingga Kota Sorong.
“Mereka ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten, provinsi, dan Kementerian HAM ikut memfasilitasi,” tutur Pigai.
Sejauh ini, dia menyebutkan Kementerian HAM (KemenHAM) sudah melakukan beberapa perhatian khusus terhadap eskalasi konflik di Kabupaten Maybrat, yakni meminta kementerian/lembaga agar membuka akses jalan, sarana, prasarana, dan infrastruktur di sana agar distribusi pembangunannya merata.
Ia menilai terdapat kemungkinan adanya faktor diskriminasi dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan konflik di wilayah Maybrat muncul, sehingga jalan dari Maybrat sampai dengan Bintuni harus menjadi proyek strategis nasional.
Kemudian, lanjut Pigai, melalui pembangunan kesehatan supaya layanan kesehatan di wilayah tersebut memadai hingga pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, mengingat masyarakat yang berkonflik rata-rata merupakan warga yang pendidikannya belum selesai hingga sebatas lulus dari Sekolah Dasar (SD).
“Faktor pendidikan itu bisa juga menyebabkan munculnya konflik. Karena itu, aspek-aspek kebutuhan elementer yang memicu munculnya konflik menjadi perhatian daripada kami,” ungkap dia.
Berbagai akselerasi pembangunan tersebut, sambung dia, akan diutamakan pada Distrik Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Kamundan, Aifat Selatan, serta berbagai wilayah lainnya yang menjadi basis konflik di Kabupaten Maybrat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengapresiasi KemenHAM yang telah membantu pihaknya secara serius menyelesaikan konflik di wilayahnya, yang terjadi pada tahun 2021 hingga saat ini dan belum terselesaikan.
“Kami menyampaikan apresiasi dengan adanya pendekatan humanis dan perhatian kesejahteraan kepada masyarakat kami ini,” ungkap Ferdinando.
Dirinya pun berharap agar konflik di Kabupaten Maybrat tidak hanya menjadi atensi pemerintah kabupaten, tetapi juga pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat.
Ia juga menginginkan kolaborasi yang telah dilakukan bisa dilakukan secara bertahap dan menjadi suatu model pendekatan penyelesaian konflik di tanah Papua. [Oleh: Agatha Olivia Victoria/Editor: Hisar Sitanggang/ANTARA]
