Ransiki, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mansel lintas sektor di Kantor Bupati Mansel, Bukit Boako Ransiki, Kamis (24/7).
Rapat koordinasi lintas sektor yang dibuka langsung Wakil Bupati Mansel, Mesakh Inyomusi, SE, M.Si, dihadiri Dandim 1808 Mansel, Letkol Inf. Irwansyah, S.Sos, M.Si, Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, Wakil Ketua I DPRK Mansel, Wolof Sayori, perwakilan Polres Mansel dan pimpinan OPD terkait.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Mansel, Mesakh Inyomusi mengatakan stunting bukanlah permasalahan kesehatan biasa, tetapi merupakan masalah yang serius bagi pemerintah, karena berdampak pada kualitas generasi masa depan.
Maka dari itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.
Ia mengungkapkan, masalah stunting tidak hanya berpengaruh kepada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga terhadap perkembangan produktif anak yang dapat berpotensi mempengaruhi masa depan anak.
“Pemerintah Pusat telah menegaskan pentingnya aksi konvergensi stunting, kita di daerah harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama untuk penanganan stunting,” ucap Wabup Mesakh.
Menurut dia, TPPS hadir sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan agar berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi.
Forum ini juga perlu di pandang peting agar semua sektor bersama-sama, berperan aktif dalam penanganan kasus stunting di Provinsi Papua Barat lebih khusus di Kabupaten Mansel.
Lebih lanjut soal berperan aktif, yang dimaksud adalah TPPS harus dapat berperan aktif meningkatkan kesadaran masyarakat Manokwari Selatan melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak, pola asuh yang baik dan deteksi dini sebagai upaya pencegahan stunting.
Wabup Mesakh juga meminta peran aktif sektor kesehatan untuk dapat meningkatkan akses layanan kesehatan guna memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dari distrik hingga kampung, termasuk pemberian ASI dan pelayanan intervensi gizi terhadap keluarga dan masyarakat, terutama keluarga beresiko stunting.
Sambung dia, peningkatan layanan Posyandu di setiap kampung sebagai langkah dan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, juga sangat penting untuk diperhatikan.
Dirinya menegaskan, percepatan penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama lintas sektor, maka jadikan momentum yang baik ini sebagai upaya mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan semangat bersama dan gotong royong, kita pasti mampu mengatasi masalah stunting ini dan menciptakan generasi sehat di Kabupaten Mansel,” pungkas Wabup Mesakh.
Sementara itu, Kasie KB/KE pada Dinsos P2KB Kabupaten Mansel, Olemphia Ohoilulin, S.Tr.Keb, M.Kes, mengungkapkan, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Mansel meningkat dari 20,4 persen pada tahun 2023 meningkat menjadi 26,4 persen di tahun 2024 atau naik sekitar 6 persen.
“Ini membuktikan bahwa kita gagal dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Mansel yang tercinta ini,” ucap Ohoilulin.
Ia membeberkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Mansel pada Bulan Mei telah mencapai 230 kasus tersebar di 6 Distrik. Di antaranya, Ransiki 86 kasus, Oransbari 37 kasus, Neney 34 kasus, Dataran Isim 61 kasus, Momiwaren 10 kasus dan Tahota 2 kasus.
Menurutnya, peningkatan kasus stunting di tahun 2024 dan angka kasus stunting di tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor yakni masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang, pemberian ASI Eksklusif yang tidak optimal, pemberian susu kental manis sebagai pengganti susu formula.
Adapun faktor lainnya adalah pemberian MP-ASI yang tidak tepat, kurangnya pengetahuan gizi orang tua, pola asuh yang tidak konsisten atau kurang perhatian, lingkungan rumah yang tidak bersih, menurunnya tingkat kehadiran balita di Posyandu, dan PMT penyuluhan di Posyandu tidak tersedia di semua kampung.
“Harusnya kalau semua faktor ini bisa berjalan dengan baik, maka petugas kesehatan bisa melakukan deteksi dini gangguan pertumbuhan anak sebagai upaya pencegahan stunting,” ujar dia.
Dirinya menyatakan, stunting bukan saja di sebabkan oleh pola makanan tetapi juga karena lingkungan tempat tinggal yang kotor. Untuk itu, sangat diharapkan adanya peran bersama semua sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Mansel. [BOM-R4]
