Ransiki, TP – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan (DPRK Mansel, Hendrikus Berat, beri tanggapan terkait salah seorang Anggota DPRK Mansel aktif berinisial FH, yang tersandung kasus hukum.
Kepada wartawan di Halaman Kantor Bupati Mansel, Jumat (25/7), Betay mengatakan, proses hukum terhadap Anggota DPRK Mansel aktif yakni FH, silahkan saja berjalan sesuai dengan kewenangan dari lembaga kepolisian.
Akan tetapi, soal sanksi kode etik terhadap siapapun Anggota DPRK Mansel aktif yang di duga melakukan pelanggaran atau tersandung kasus hukum, bisa dilakukan ketika ada putusan Lembaga Pengadilan terhadap yang oknum anggota DPRK yang bersangkutan.
Betay menuturkan, jika putusan Pengadilan terhadap kasus yang di hadapi seseorang di atas 2 tahun kurungan badan, barulah Badan Kehormatan DPRK bisa mengambil langkah untuk melakukan sidang kode etik.
Namun demikian, di akuinya, permasalahan hukum yang di duga dihadapi FH saat ini, tidak mengganggu tugas yang bersangkutan sebagai Anggota DPRK Mansel aktif. Sambung Betay, FH masih tetap melaksanakan tugas selakh Anggota DPRK Mansel aktif dengan baik.
Dirinya pun menyatakan, sampai hari ini, Sekretariat DPRK Mansel belum menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian terkait saudari FH yang tersandung kasus hukum.
“Sampai hari ini, kita belum dapat surat pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian terkait status yang bersangkutan seperti yang diberitakan media, jadi kita tetap berjalan seperti biasa,” tukas Betay.
Terpisah, Anggota DPRK Mansel berinisial FH, yang dikonfirmasi Tabura Pos via panggilan telepon seluler, Jumat (25/7), terkait persolaan hukum yang dia hadapi, tak ingin memberikan komentar dan menyatakan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum.
Sebelumnya, diberitakan Tabura Pos, Kamis (24/7), oknum Anggota DPRK Mansel beginisial FH, dilaporkan seseorang berinisial I ke Polda Papua Barat, atas dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP. [BOM-R4]
