Ransiki, TP – Ratusan tenaga honorer daerah (Honda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) membanjiri parkiran Kantor Bupati Mansel di Bukit Boako Ransiki, Rabu (6/8).
Tenaga honorer yang hadir adalah mereka yang juga peserta seleksi PPPK Tahap I dan II formasi 2024, yang dinyatakan tidak lulus dengan kode R3 dan R4, serta peserta yang tidak hadir atau terlambat pada pelaksanaan tes CAT. Selain itu, terdapat pula honorer yang sebelumnya sudah terakomodir dalam kuota 546 formasi 2021.
Kedatangan mereka untuk memenuhi undangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mansel sekaligus menuntut kejelasan atas nasib mereka. Dengan membawa spanduk yang bertuliskan ‘PPPK Tahap II 2024, Kami R3 menolak paruh waktu, meminta diusulkan penuh waktu’.
Berdasarkan Pantauan Tabura Pos, aspirasi pertama yang disampaikan Koordinator PPPK Tahap II Formasi 2024 adalah mereka meminta untuk diakomodir menjadi penuh waktu mengingat mereka masuk dalam data base honda di Lingkungan Pemkab Mansel.
Selain aspirasi, honorer juga mengkritisi kinerja BKPSDM Kabupaten Mansel terhadap hasil seleksi pengadaan CPNS dan PPPK Formasi 2024 tahap I dan II. Dimana banyak honorer siluman yang dinyatakan lulus seperti penjual bakso, penjual lalapan dan honorer yang diduga ‘lompat jendela’.
Sedangkan, Koordinator Formasi 2021 menagih janji Kanreg XIV BKN dalam pertemuan di Manokwari yang menyatakan bakal menyelesaikan pengangkatan honorer 2024 dan 2021.
“Kepentingan para pejabat di Mansel yang menyebabkan nasib anak-anak Mansel yang sudah lama honor dan mengabdi jadi begini. Kami yang dikorbanka. Kami menangis di atas negeri kami sendiri,” ucap Koordinator Formasi 2021, Fredik Inden.
Dengan tegas, dia menyatakan, jika Formasi 2021 dan PPPK Formasi 2024 tampungan tidak diselesaikan sesuai janji Kanreg XIV BKN, maka pihaknya dengan tegas formasi 2025 untuk dibuka.
“Selesaikan utang ini dulu baru buka formasi baru. Jangan lari dari kenyataan, Kanreg XIV BKN janji untuk selesaikan honorer 2021 dan 2024, maka harus diselesaikan, kalau tidak kita akan kejar,” tukas dia.
Menanggapi itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Mansel, Leo Leonard Sayori menyatakan, pihaknya menyampaikan segala sesuatu berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami di BKD tidak punya kewenangan dan kebijakan, yang punya kewenangan di daerah ini hanya bapak Bupati, kewenangan itu yang BKD jalankan sesuai dengan ketentuan,” ucap Sayori.
Namun, lanjut dia, yang menentukan lulus dan tidaknya peserta seleksi PPPK Tahap I dan II dalam formasi 2024 kamarin adalah Pemerintah Pusat.
Untuk itu, dirinya menghimbau, bagi seluruh tenaga honorer atau peserta seleksi PPPK Tahap I dan II Formasi 2024 yang ada dalam formasi tampungan atau yang dinyatakan tidak lulus dengan kode R3 dan R4, serta peserta yang tidak hadir atau terlambat pada pelaksanaan tes CAT, supaya tetap bersabar dengan hati tenang, BKPSDM akan berusaha dan berjuang agar kalian bisa di angkat menjadi penuh waktu.
Sayori meminta, supaya tidak ada lagi yang disebut honorer siluman, maka diperlukan kerja sama seluruh tenaga honorer yang ada saat ini untuk berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing OPD guna mendapatkan data honorer aktif dan diserahkan kepada BKPSDM.
Pasalnya, BKPSDM sudah berupaya mengundang Pimpinan OPD untuk menyerahkan data urut pegawai, SOTK dan data honorer aktif, tetapi dari 35 OPD baru 12 OPD yang merespon dan sudah mengumpulkan data yang diminta.
Dia pun membeberkan, seperti fakta yang ditemukan di Satpol-PP Kabupaten Mansel, pada daftar hadir berbeda dengan data honorer, laporan saat apel jumlah Satpol-PP hanya 700-an tetapi di daftar gaji jumlah Satpol-PP sudah mencapai 1.000 sekian, maka perlu ada kejelasan dari instansi terkait.
Ia menambahkan, untuk Formasi 2021 tetap bersabar, karena Bupati, Wakil Bupatd dan Sekda juga BKPSDM sudah bertemu Kanreg XIV BKN, untuk mengupayakan bisa dikeluarkan jadwal tes bagi Formasi 2021, solusi yang diterima pihaknya adalah besok (hari ini) BKPSDM mengumpulkan semua pimpinan OPD untuk menandatangani berita acara dan diserahkan ke Kanreg XIV BKN untuk diteruskan ke BKN di Jakarta.
Untuk itu, diharapkan jangan membangun kelompok-kalompok dan jangan ada pro-kontra antar sesama tenaga honorer, pihaknya berjanji bakal memperjuangkan nasib honorer yang belum di angkat pada Formasi 2021 dan PPPK Formasi 2024.
“Jangan kalian menghalangi proses administrasi dan kerja-kerja staf di kantor, tuntutan saudara-saudara pasti kami perjuangkan,” pinta dia.
Untuk terkahir kalinya, Sayori menegaskan, supaya data aktif honorer dari masing-masing OPD dan surat keterangan atau rekomendasi masing-masing pimpinan OPD saat tes nanti, bisa pihaknya dapatkan dari tenaga honorer, tidak lupa tetap menjaga kemanaan dan ketertiban Kabupaten Mansel khusus tidak mengganggu staf BKPSDM yang melaksanakan pelayanan di kantor untuk urusan pemerintahan. [BOM-R4]
