Sorong, TP – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Klamasen, Kabupaten Sorong terancam dicabut izin operasionalnya pasca viral temuan belatung di pada paket makan siang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke sejumlah sekolah pada Jumat (8/8/2025) lalu.
Hal itu diungkapkan Wagub, Ahmad Nausrau usai mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Satgas MBG di aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (13/8/2025).
Menurut Wagub, sejak kejadian tersebut viral, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung kawab telah langsung turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam. Adapun paket makan siang program MBG yang diduga tercemar belatung juga langsung ditarik dari seluruhnya.
“Tim dari BGN sedang melakukan investigasi mendalam perihal persoalan tersebut. Kemudian sejak viralnya kejadian tersebut, seluruh paket makanan yang dibagikan juga langsung ditarik guna mencegah keracunan pada penerima manfaat,” ujar Nausrau.
Sejak temuan tersebut, sambung Wagub, operasional SPPG Klamasen juga terpaksa dihentikan sementara hingga menunggu keputusan tim evaluasi.
“Status dapur MBG yang bersangkutan saat ini dihentikan sementara sampai menunggu proses evaluasi selesai. Adapun akan berlanjut atau tidaknya dapur tersebut nanti menunggu rekomendasi dari tim evaluasi. Jika memang harus dicabut izinnya ya terpaksa berhenti, tetapi jika memang masih bisa diteruskan maka tentu ada catatan rekomendasi atau perbaikan dari tim evaluasi yang harus dipenuhi,” terangnya.
Selain itu, Wagub selaku Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya juga akan memimpin rombongan untuk melakukan peninjauan langsung di dapur MBG guna memastikan penerapan prosedur hingga penyaluran paket makanan.
Dikatakan Wagub, pihak BGN juga telah mengizinkan unsur pangan lokal untuk masuk dalam menu MBG. Olehnya itu, penyedia jasa diminta dapat memaksimalkan pangan lokal agar dapat masuk dalam list menu makan siang program MBG.
Di sisi lain, untuk mempermudah rentan kendali pelayanan orogram MBG di tiap daerah, sambung Wagub, pihaknya juga telah menargetkan pembentukan Satgas MBG di seluruh kabupaten/ Kota se-Papua Barat Daya agar bisa selesai dalam sepekan ini.
“Selain membentuk Tim Satgas, hal lain yang harus dilakukan adalah menyiapkan dan menetapkan lahan yang akan digunakan untuk pendirian dapur MBG. Lahan itu harus aman, tidak boleh bermasalah, selanjutnya diusulkan ke pusat untuk mendapatkan dana pembangunan dapur dimaksud,” pungkasnya. (CR24)
