Manokwari, TP – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat menggelar tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (1/9/2025).
Tatap muka ini dalam rangka menyikapi dinamika sosial politik (sospol) yang terjadi secara nasional maupun daerah yang akan terjadi di Papua Barat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, pertemuan ini menyikapi kondisi terkini yang terjadi secara nasional maupun daerah, terutama kondisi di Manokwari, Papua Barat.
Dikatakannya, semua pihak perlu saling mendukung, khususnya untuk menjaga keamanan dan kedamaian, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan rukun dan damai.
“Pak Bupati sudah sering sampaikan bahwa Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari. Berarti kita tarik lagi bahwa Indonesia untuk semua, semua untuk Indonesia,” ujar Mandacan.
Diakui Mandacan, memang ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, dimana ketidakpuasan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi, tetapi agendanya harus jelas, masalahnya apa agar disampaikan dan dilaporkan ke pihak berwajib.
Menurutnya, demonstrasi memiliki maksud yang baik guna menyampaikan aspirasi ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah maupun program.
“Silakan saja, tapi itu tadi, lapor ke pihak berwajib. Izinkan dengan jumlahnya berapa dan siapa penanggungjawabnya,” katanya.
Namun, sambung Gubernur, yang terjadi adalah dengan permintaan izin pun, ada saja kemungkinan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan pribadi maupun kelompok yang ikut menyusupi agenda demonstrasi.
“Mereka ini akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk dapat waktu kapan mereka masuk. Apalagi, kita ini suka terpengaruh dengan Yanti dan Yance (yang tinggi dan yang ceper), maksudnya minuman,” jelas Mandacan.
Akhirnya, kata dia, demonstrasi yang awalnya berjalan damai, berakhir tidak sesuai agenda awal. Sebab, oknum-oknum ini masuk dan tak diketahui siapa. “Misalnya yang biasa bakar-bakar ban, merekalah yang menimbulkan keributan,” tukasnya.
Sementara Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny E. Isir mengatakan, Polda Papua Barat tidak ada niat untuk membungkam ruang-ruang demokrasi, tetapi akan memberikan ruang bagi mahasiswa, organisasi Cipayung dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, tegas Isir, aspirasi harus disampaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan bermartabat.
“Saya juga mendorong adik-adik mahasiswa yang lagi mengisi kapasitas intelektual mereka dengan melihat realita yang terjadi di lapangan dan menjadi penyambung dan kontrol bagi kami,” jelas Kapolda.
Isir menegaskan, pihaknya tidak mengizinkan ada aksi longmarch, karena dengan aksi longmarch, kemungkinan aksi-aksi yang tadinya berjalan baik, disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, ungkap Isir, setiap kali berhadapan dengan mahasiswa, pihaknya selalu menawarkan angkutan transportasi untuk mengantar para demonstran dari titik kumpul ke lokasi yang menjadi tujuan demonstrasi.
“Ketika sampai di tempat tujuan, silakan melakukan orasi hingga selesai. Kami akan mengantar kembali. Langkah-langkah inilah yang setiap kalinya kami tawarkan kepada adik-adik mahasiswa,” ujar Kapolda.
Untuk itu, sambung Isir, untuk adik-adik yang mungkin besok (hari ini, red) akan melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya akan menyiapkan transportasi untuk mengantarkan ke tempat tujuan demonstrasi.
“Besok (hari ini, red), kami akan turun langsung dan mengamati seperti apa nuansa kebatinan, seperti apa eskalasi yang akan naik, karena kami punya protap dalam penanganan demonstrasi,” paparnya.
Sedangkan Kepala Staf Kodam XVIII Kasuari, Brigjen TNI Dian Hardiana mengatakan, personil TNI siap ketika ada permintaan penambahan personil dari TNI.
“Personil kita ada 12.600 personil. Personil ini kita bagi dua, ada yang di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kalau di Papua Barat Daya ada 600 dan semua ini sudah siap menjaga keamanan dan keutuhan NKRI,” klaim Hardiana kepada para wartawan usai pertemuan, kemarin.
Ditegaskannya, personil TNI akan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai perundang-undangan, karena penyampaian pendapat di muka umum sudah diatur dalam undang-undang.
“Semua sudah sepakat bahwa yang akan melakukan aksi demonstrasi akan menciptakan kondusivitas dan keamanan. Mereka diberikan ruang untuk berekspresi dan kita menjaga mereka,” tukasnya.
Pertemuan ini melahirkan 8 poin yang disepakati bersama, yaitu: pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat.
Kedua, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu dan pemberitaan yang dapat menimbulkan hal-hal yang berakhir anarkhis, pembakaran, dan pengrusakan fasilitas umum.
Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan antarumat beragama, suku, dan ras di wilayah Provinsi Papua Barat. Keempat, kepada seluruh civitas akademika perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Papua Barat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus masing-masing.
Kelima, tetap waspada terhadap kelompok yang berupaya menciptakan kericuhan, penghasutan, dan tindakan yang melawan hukum. Keenam, dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar tetap menjaga norma dan etika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh, Pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah kabupaten se-Papua Barat, DPR Papua Barat dan DPRD kabupaten se-Papua Barat tetap memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat.
Kedelapan, kepada para massa aksi agar tetap memperhatikan kedamaian dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. [FSM-R1]
