Manokwari, TP – DPR Papua Barat dan MRPB akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah.
Menurut Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, langkah ini menyikapi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, sehingga menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Manokwari dalam 2 hari ini.
Ia menerangkan, program MBG merupakan inisiatif pemerintah yang dihadirkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, tapi sayang, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah masalah yang mengganggu efektivitas dan tujuan program.
Dengan pembentukan pansus, kata Wonggor, diharapkan ada pengawasan ketat agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara maksimal dari program MBG.
“Soal program MBG yang bermasalah, DPR dan MRPB akan membentuk pansus untuk menindaklanjuti. Sebenarnya, hadirnya program Pemerintah Pusat ini memberi dampak yang baik bagi masyarakat, tapi sayang masih ditemukan masalah,” ungkap Wonggor kepada para wartawan di traffic light Haji Bauw, Jl. Trikora, Wosi, Manokwari, Rabu (3/9).
Sementara itu, Ketua MRPB, Judson F. Waprak mengatakan, MRPB dan DPR akan berdampingan untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dirinya mendukung DPR untuk membentuk pansus dalam mengawal apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tentang program MBG.
Ia mengajak masyarakat ikut menjaga situasi dan kondisi Manokwari tetap aman dan damai. “Saya pesan, mari kita belajar untuk menjadikan Manokwari lebih baik lagi. Kita cinta daerah ini. Siapa yang berbuat baik, dia akan dapat hal baik juga di tanah ini,”tandas Waprak. [AND-R1]
