Manokwari, TP – Ketua Komite III DPD-RI, Filep Wamafma mendesak evaluasi penyeluruh program Menu Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, terjadi keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program MBG. Hingga kini, tercatat sebanyak 5.626 kasus keracunan yang terjadi di puluhan kota dan kabupaten pada 17 provinsi di Indonesia.
Ditegaskan Wamafma, angka ini merupakan peringatan keras bagi semua pihak, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program.
“Lima ribu lebih anak-anak mengalami keracunan. Ini bukan angka kecil, Ini tragedi. Jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki gizi justru membahayakan kesehatan anak-anak kita. BGN tidak boleh menutup mata,” tegas Wamafma melalui pers release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Rabu (24/9/2025).
Wamafma mengatakan, pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG. Kemudian, kerjasama dengan vendor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan harus segera dihentikan.
“BGN wajib melakukan langkah tegas. Jika terbukti ada vendor yang ceroboh dan tidak memenuhi standar kebersihan serta keamanan makanan, harus ada sanksi. Jangan kompromi soal kesehatan anak bangsa,” ujarnya.
Wamafma menilai, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi dilakukan langsung di lapangan, mulai dari kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, distribusi, hingga sistem pengawasan internal di setiap wilayah.
“Jangan sampai ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban. 5.626 kasus sudah cukup jadi alasan untuk bergerak cepat dan tegas. Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah justru hancur karena kelalaian yang bisa dicegah,” pungkasnya.
Komite III DPD RI, akan segera meminta penjelasan dari pihak terkait dan menyusun rekomendasi kebijakan lanjutan guna memastikan program MBG berjalan dengan standar yang lebih ketat dan akuntabel, tandas Wamafma. [FSM-R2]
