Manokwari, TP – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Kurniawan Santoso mengatakan, dua kabupaten di Papua Barat telah menerima penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap II Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 107,988 miliar.
Kedua kabupaten itu, rinci Santoso, Manokwari Selatan (Mansel) menerima Rp. 46,690 miliar dan Pegunungan Arfak (Pegaf) Rp. 61,297 miliar.
“Dua dari enam pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Manokwari sudah menerima dana Otsus tahap II di tahun ini,” kata Kurniawan kepada wartawan, belum lama ini.
Penyaluran dana Otsus ini, lanjut dia, sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Hal ini berkaitan dengan kewenangan DJPK untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen syarat penyaluran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024.
“Untuk empat pemerintah daerah lainnya, masih dalam proses. Kalau sudah ada rekomendasi dari DJPK, maka KPPN langsung menyalurkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan lokakarya guna mengakselerasi penyaluran dana Otsus tahap II sehingga pemenuhan dokumen persyaratan tidak mengalami kendala.
Adapun dokumen persyaratan yang dimaksud, antara lain dokumen rencana anggaran program (RAP) otsus perubahan, penyusunan laporan realisasi dana Otsus tahap sebelumnya, dan lainnya.
“Dokumen itu tidak langsung dikirim ke DJPK tapi diperiksa dulu oleh instansi pemerintah daerah yang punya kewenangan,” kata Kurniawan.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran dana Otsus terdiri atas, 30 persen tahap I paling lambat April, 45 persen tahap II paling lambat Juli, dan 25 persen tahap III paling lambat Oktober.
Penyaluran tahap I sudah terealisasi 100 persen atau sebanyak Rp. 407,354 miliar yang meliputi Pemprov Papua Barat Rp. 206,102 miliar, dan Pemkab Manokwari Rp. 39,981 miliar.
Kemudian, Pemkab Manokwari Selatan Rp. 31,126 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp. 40,865 miliar, Pemkab Teluk Bintuni Rp. 46,959 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp.42,319 miliar.
“Kami berharap dalam waktu dekat, sudah ada rekomendasi dari DJPK untuk penyaluran ke empat pemda lainnya,” pungkasnya. [FSM-R2]
