Manokwari, TP – Dinas Pendidikan diharapkan mempunyai format baku di setiap sekolah untuk menyikapi polemik penerimaan siswa baru yang mencuat hampir setiap tahun, terutama di sekolah negeri.
Anggota DPR Papua Barat, H. Mugiyono mengatakan, format baku sangat penting untuk membantu menunjang efektivitas perhitungan kemampuan menghimpun penerimaan siswa baru supaya semua bisa terakomodir.
“Perhitungan harus dilakukan agar tingkat kelulusan dan penerimaan siswa ada keseimbangan. Jangan sampai yang lulus 2.000 orang, kemudian hanya 1.500 orang. Jelas 500 orang tidak mendapatkan tempat dan akan menjadi polemik,” katanya kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Manokwari, belum lama ini.
Untuk kontroversi penerimaan siswa baru, Mugiyono berharap pihak sekolah transparan dan tidak terkesan menyembunyikan sesuatu. Pihak sekolah, kata dia, harus terbuka terkait model penerimaannya seperti apa, bagaimana pelaksanaan, dan hasilnya seperti apa. “Itu harus transparan,” katanya.
Di samping itu, ia menegaskan, jangan sampai penerimaan siswa baru dimanfaatkan oknum menambah atau menarik iuran, sehingga membuka ruang kaum elit, karena itu tidak dibenarkan.
Oleh sebab itu, Mugiyono menegaskan, setiap kali penerimaan siswa baru, pihak sekolah harus memberikan penjelasan terhadap siapa pun yang ingin mendaftar.
Diakuinya, selama ini sekolah negeri masih menjadi pilihan orang tua, karena melihat kelebihannya.
Misalnya, sekolah negeri ada kecenderungan biaya sekolah yang lebih rendah, fasilitas yang memadai, dan out put yang cenderung memungkinkan.
Untuk sekolah swasta, harap Mugiyono, meski dikelola secara mandiri bisa saja menjadi alternative atau pilihan masyarakat.
“Menurut saya, sekolah swasta juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Bahkan, beberapa sekolah swasta bisa mewakili provinsi di tingkat nasional,” katanya. [AND-R1]
