Manokwari, TP – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup alot. Rapat Paripurna Masa Sidang III DPR Papua Barat akhirnya menyetujui dan mengsahkan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Provinsi Papua Barat Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR PB, Syamsudin Seknun itu beragendakan penyampaian pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi hingga persetujuan Ranperda menjadi Perda tentang APBD Perubahan Tahunn 2025 berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (30/9/2025) malam.
Merespon nota pengantar Gubernur Papua Barat tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Gabungan Fraksi-fraksi DPR-PB, Musa Naa mengatakan, pihaknya berkomitmen bersama pemerintah daerah untuk mengawal sejumlah program kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban bersama.
Pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPR-PB ini. lanjut Naa, sejalan dengan pandangan awal yang telah disampaikan. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus dari pemerintah daerah kedepan diantaranya.
Sebut Naa, perlunya konsistensi antara program dan anggaran dalam perubahan APBD dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat berkurang secara bertahap.
Kemudian, optimalisasi belanja modal pada program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Meningkatkan efektivitas belanja operasi non pegawai serta dorongan pada inovasi pembiayaan pembangunan, penekanan pada evaluasi berbasis program sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Papua Barat.
Mendorong Pemprov Papua Barat untuk dapat mengembalikan kewenangan SMA dan SMK dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Pemenuhan mandatory spending pada Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang merupakan amanah Undang-undang,.
Fraksi Gabungan DPR PB tak lupa mengingatkan, Pemprov Papua Barat untuk segara memacu penyerapan anggaran karena sudah berada diakhir tahun anggaran, serta memperhatikan catatan-catatan penting yang telah disampaikan gabungan fraksi-fraksi, baik melalui mekanisme pembahasan bersama perangkat daerah maupun pandangan fraksi untuk menjadi perhatian di depan.
” DPR-PB dengan ini menyatakan menerima dan menyetujuhi Rancangan Perda provinsi Papua Barat tentang Perubahan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2025,” tandas Naa.
Setelah penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPR-PB, pimpinan sidang menyampaikan struktur Perubahan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari, Pendapatan sebesar Rp. 3,636 triliun, Belanja sebesar Rp. 3,770 triliun, pembiayaan sebesar Rp. 133 miliar.
“Sikap politik fraksi-fraksi DPR-PB menyatakan bahwa Ranperda provinsi Papua Barat tentang Perubahan APBD Papua Barat tahun Anggaran 2025 diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh pemprov Papua Barat,” tegas Seknun.
Sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan, maka diperlukan persetujuan secara lisan dari seluruh anggota DPR-PB, maka dari meja pimpinan sidang, Seknun mempertanyakan kepada seluruh anggota DPR-PB yang terhormat. “Apakah seluruh anggota DPR-PB dapat menerima dan menyetujui Raperda Provinsi Papua Barat tentang Perubahan APBD Papua Barat ini dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Perda, sejumlah anggota DPR-PB secara serempak mengatakan setuju dan rapat paripurna ditutup,” tandas Seknun.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap sejumlah catatan-catatan yang sifatnya perbaikan dalam melaksanakan capaian dan hasil-hasil pembangunan di Papua Barat, demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami menilai pandangan-pandangan yang terkandung dalam pendapatan akhir gabungan fraksi-fraksi DPR-PB sungguh sangat berharga, maka akan menjadi perhatian kami dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan materi APBD di masa yang akan datang,” kata Lakotani dalam sambungan pada Rapat Paripurna penetapan Perda Perubahan APBD Papua Barat Tahun 2025, semalam.
Wagub menyadari masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi, namun dengan keterbatasannya sumber dana dalam peningkatan pencapaian kinerja diberbagai sektor pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengajak kita semua untuk bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di semua sektor sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing,” tandas Lakotani. [FSM-R2]
