Fraksi Dorong Efisiensi Anggaran dan Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Manokwari, TP – DPRK Manokwari menggelar sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/9/2025).
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I, Suriyati Faisal, ini dihadiri seluruh perwakilan fraksi, termasuk satu kelompok khusus dan Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar yang disampaikan Haryono May, menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, pemanfaatan teknologi digital, dan penutupan celah kebocoran penerimaan. Fraksi ini menilai perubahan alokasi belanja harus berbasis efisiensi dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“APBD perubahan jangan menjadi ajang menambah beban birokrasi, tetapi harus menyasar kebutuhan riil masyarakat,” tegas Haryono.
Fraksi Golkar juga mendorong penguatan sektor UMKM, pertanian, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, serta program sosial yang berpihak pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Sementara itu, Kelompok Khusus melalui Corneles Rumbekwan menyoroti belum optimalnya PAD dalam menjawab kebutuhan pembangunan. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal.
“Optimalisasi potensi daerah dan kebijakan yang tidak membebani masyarakat harus segera dilakukan,” ujarnya.
Kelompok Khusus juga meminta prioritas belanja diarahkan pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Mereka menekankan efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja tidak produktif, serta pentingnya alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada program prioritas, bukan hanya menutup defisit.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Sergius Nuham, menyoroti kurang transparannya dokumen perubahan APBD. Menurutnya, dokumen yang ada lebih menampilkan angka-angka tanpa narasi kebijakan yang utuh, sehingga menyulitkan fraksi dalam membandingkan antara KUA-PPAS dengan R-APBD.
“Perlu ada informasi yang lebih komprehensif agar tujuan program dan kinerja bisa terukur secara jelas,” katanya.
Fraksi ini memandang bahwa belanja daerah harus diarahkan pada program pelayanan dasar, serta strategi jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
Fraksi PKB, melalui Maman Hermawan, mengapresiasi langkah Pemkab Manokwari dalam mengarahkan kebijakan anggaran untuk menjawab kebutuhan mendesak, seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pemenuhan hak ASN dan PPPK.
“Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah,” tegas Maman.
Sedangkan Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasional Bersatu, lewat pandangan yang disampaikan Nari Iryo, menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyerahan dokumen KUA-PPAS dan R-APBD kepada DPRK, agar pembahasan program prioritas tidak terganggu.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya konsistensi antara nota kesepahaman KUA-PPAS dan isi R-APBD, serta penekanan pada urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan secara merata hingga ke kampung dan distrik.
“Pemerintah harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025,” ujarnya. [SDR-R4]
