Oransbari, TP – Sebelum turut menyetujui Raperda APBD Perubaan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) tahun 2025. Fraksi Mansel Berjuang , DPRK Mansel menyampaikan berbagai kritik dan saran ke Pemda Mansel, untuk perbaikan dan diiplementasikan kedepan.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Mansel Berjuang, Harti Trirbo saat membacakan pandangan akhir Fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Mansel Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna DPRK Mansel di Gedung Rakyat Oransbari, Selasa (30/9).
Untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Mansel Berjuang mendesak pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi dan ekstensifikasi potensi PAD yang belum tergarap optimal seperti, sektor pariwisata, perikanan dan hasil hutan non-kayu.
Kemudian, memperkuat sistem pengawasan dan penagihan pajak serta retribusi daerah untuk meminimalisir kebocoran, dan melakukan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi serta kemudahan pembayaran bagi masyarakat.
Terkait prioritas belanja pro-rakyat dan sektor dasar, perubahan alokasi belanja harus benar-benar berfokus pada perbaikannya kualitas hidup masyarakat sesuai semangat Tri Sakti Bung Karno, terutama berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Secara khusus, pembangunan infrastruktur dasar, Fraksi Mansel Berjuang meminta percepatan realisasi program infrastruktur yang berdampak langsung pada konektivitas distrik dan kampung, seperti peningkatan jalan dan jembatan, sarana air bersih dan listrik.
Sektor pendidikan dan kesehatan, fraksi meminta alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik di wilayah terpencil dan menjamin ketersediaan obat-obatan serta nakes di Puskesmas dan Pustu.
Untuk penguatan ekonomi lokal, Harti Trirbo meminta untuk memprioritaskan program pemberdayaan UMKM, bantuan alat pertanian dan perikanan, serta pelatihan ketrampilan kaum muda.
Selanjutnya, fraksi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi urat nadi perekonomian daerah. Untuk itu, fraksi meminta perhatian khusus terhadap pembangunan dan peningkatan jalan Distrik Tahota menuju Kampung Seimeba serta jalan Dataran Isim menuju Kampung Umoisi.
Untuk pembangunan ekonomi kerakyatan dan fasilitas perdagangan, Pemkab Mansel diminta membangun Pasar Tahota, Dari segi sektor pariwisata berbasis kearifan lokal, fraksi juga meminta pengembangan destinasi unggulan secara terintegrasi.
Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan akuntabilitas, Harti Trirbo meminta seluruh OPD segera menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD, menjunjung tinggi prinsipal akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang jasa.
Fraksi Mansel Berjuang menyatakan penekanan keras dan meminta perhatian serius Pemerintah Daerah menyelesaikan isu krusial CPNS dan PPPK dalam tahun 2025, dan secara khusus bagi formasi yang belum menerima SK pengangkatan secara sah.
Dengan demikian, Fraksi Mansel Berjuang menyatakan menyetujui Ranperda APBD Perubahan T.A 2025, untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan catatan saran dan rekomendasi fraksi harus menjadi perhatian utama dan komitmen serius untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. [BOM-R2]
