Manokwari, TP – Akademisi Universitas Papua (Unipa) , Yansen Saragih mengatakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Raperda – Ripparprov) Papua Barat 2026-2045 perlu dikoreksi kembali agar sesuai dengan realitas pasar Pariwisata.
Menurut Pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua Barat ini, ada sejumlah kelemahan dalam draft Raperdasi Ripparprov Papua Barat, yakni belum adanya fokus pada produk yang terbukti diminati pasar internasional.
Kemudian, belum adanya peta jalan ekonomi untuk ekowisata dan cruise tourism serta belum adanya keterlibatan pelaku Pariwisata, baik HPI, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) maupun Yayasan Desa Wisata Nusantara (Dewisnu).
“Pelaku industri bukan sekadar pengamat, tapi setiap hari mendampingi tamu dan menutup transaksi wisata. Raperdasi tidak akan relevan jika suara kami diabaikan,” tegas Saragih melalui pers release kepada Tabura Pos, Kamis (2/10/2025).
Birdwatching dan Cruise Tourism Jadi Pilar
Disamping itu, kata Saragih, Papua Barat dikenal dunia melalui niche market birdwatching dengan tiga lokasi utama yang konsisten dikunjungi turis internasional diantaranya, Pegunungan Arfak (Pegaf) , Fakfak dengan habitat Cenderawasih Merah, serta Teluk Wondama yang menggabungkan ekowisata laut dan birdwatching.
“Turis birdwatching rela membayar mahal, tinggal lebih lama, dan menghidupkan ekonomi homestay serta pemandu lokal. Raperdasi harus menempatkan Arfak, Fakfak, dan Wondama sebagai koridor birdwatching Papua Barat,” tegasnya.
Disamping itu, lanjut dia, cruise tourism terbukti memberi dampak ekonomi nyata di Kaimana, Fakfak, Manokwari, dan Teluk Wondama. Kapal pesiar kecil-menengah seperti MV Coral Geographer dan Caledonian Sky mampu menggerakkan ratusan juta rupiah hanya dalam sehari lewat belanja kerajinan, jasa guiding, transportasi, hingga kuliner lokal.
“Cruise adalah segmen tumbuh, tapi belum tercermin dalam Raperdasi. Padahal potensinya besar sebagai mesin ekonomi lintas kabupaten,” tambah Saragih.
Pada kesempatan itu, DPD HPI Papua Barat merekomendasikan tiga langkah diantaranya, melibatkan formal HPI, ASITA, dan DEWISNU dalam tim perumus. Selanjutnya, memprioritaskan produk yang terbukti laku seperti, birdwatching, budaya, heritage, bahari, dan cruise.
Terakhir, menetapkan indikator ekonomi konkret, seperti jumlah kapal pesiar, length of stay, average spending, dan jumlah pemandu tersertifikasi. “Papua Barat butuh regulasi pariwisata yang pro-pasar, pro-masyarakat adat, dan pro-lingkungan. Hanya dengan cara itu pariwisata bisa menjadi sektor unggulan PAD ke depan,” pungkas Yansen Saragih.
Sesuai catatan Tabura Pos, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat mengusulkan tiga Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Papua Barat Tahun 2026-2045.
Ketiga KSP yang dimaksud meliputi Kabupaten Teluk Bintuni dengan potensi ekowisata hutan mangrove, Pegunungan Arfak (Pegaf) dengan potensi wisata Danau Anggi dan Kaimana dengan keindahan wisata bahari gugusan Kepulauan Triton.
Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Amin Ngabalin mengatakan, ada beberapa pasal yang menjadi catatan kritis dalam pembobotan Ripparprov Papua Barat dan sempat menjadi perdebatan.
Terutama, kata Ngabalin, pasal 18 ayat 1 dan seterusnya yang berkaitan dengan Simpul Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) maupun Koridor Pariwisata Provinsi.
“Ekowisata hutan mangrove di Teluk Bintuni, Destinasi Wisata Danau Anggi di Pegaf dan Wisata Bahari Kepulauan Teluk Triton dapat dijadikan sebagai titik unggulan atau ikon pengembangan pariwisata Papua Barat,” kata Ngabalin kepala wartawan usai pembahasan Ripparprov Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (1/10/2025).
Menurut Ngabali, pembangunan kepariwisataan ini holistik dan tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga, dalam pembahasan di pertemuan kedua ini, pihaknya mengundang 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan stakholder terkait lainnya.
Tujuannya, kata dia, untuk menyatuhkan persepsi dan sekaligus teman-teman OPD ini ikut juga dalam pembobotan Raperda Ripparprov Papua Barat yang terdiri dari 12 Bab dan 34 pasal ini.
Sehingga, harap Ngabalin, ketika Raperda Ripparprov ini dapat diundangkan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menjadi leading sektor dan diikuti oleh teman-teman dari OPD teknis lainnya.
“Insya Allah, ketika harmonisasi terakhir di Jakarta dan disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kita berharap sebelum ada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026, akan ada satu forum lagi yakni Rapat Koordinasi. [FSM-R2]
