Jakarta TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendapatkan apresiasi sebagai pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengintergrasikan riset dan inovasi dalam pembangunan berbasis bukti ilmiah.
Apresiasi BRIDA/BAPPERINDA Optimal 2025 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada saat pelaksanaan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Penghargaan ini diberikan bagi daerah yang dinilaiaktif memanfaatkan hasil kajian riset dalam perumusan kebijakan publik serta memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan potensi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, mengatakan, apresiasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi wujud pengakuan atas peran penting BRIDA dan BAPPERIDA sebagai ujung tombak inovasi daerah.
“Riset dan inovasi daerah merupakan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. BRIN ingin memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah didasarkan pada bukti ilmiah, data, dan hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Yopi dalam release pers yang di terima Tabura Pos via WhatsApp, Senin (27/10/2025).
Ia mengatakan, hingga 23 September 2025, telah terbentuk 252 BRIDA/BAPPERIDA di seluruh Indonesia, terdiri dari 24 di tingkat provinsi, 187 di tingkat kabupaten, dan 41 di tingkat kota.
Menurut Yopi, capaian ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran daerah untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai instrumen strategis dalam pengambilan kebijakan.
Momentum ini menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat sistem riset dan inovasi berbasis daerah dalam kerangka One National Innovation Sistem.
“Apresiasi ini menjadi refleksi bahwa banyak daerah telah bergerak maju. Mereka tidak sekadar membangun berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data dan riset. BRIN menginginkan BRIDA menjadi pusat pengetahuan di daerah yang mendorong kebijakan inovatif dan berkelanjutan,” tambah Dr. Yopi.
Sebanyak 39 pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025, salah satunya adalah BRIDA Papua Barat.
Penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yakni Pemanfaatan Kajian Kebijakan Berbasis Bukti dan Optimalisasi Potensi serta Penyelesaian Permasalahan Daerah.
Evaluasi dilakukan terhadap kinerja tiga tahun terakhir untuk menilai peran, komitmen, serta tingkat pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan pembangunan daerah.
Daerah penerima penghargaan untuk Indikator Kajian Kebijakan Berbasis Bukti meliputi empat provinsi, lima kabupaten, dan tiga kota, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat.
Kemudian, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kota Makassar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.
Daerah-daerah ini menjadi inspirator dalam mengintegrasikan riset dengan tata kelola pembangunan. Dengan pendekatan evidence-based policy, mereka membuktikan bahwa kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan lebih tangguh, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Daerah-daerah ini berhasil menyalakan semangat inovasi dari akar rumput dengan mengimplementasikan hasil riset BRIN dan BRIDA dalam pengelolaan potensi unggulan serta pemecahan masalah pembangunan lokal.
Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan dalam membangun Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
BRIN mengajak seluruh daerah untuk terus memperkuat peran BRIDA/BAPPERIDA sebagai pusat pengetahuan dan motor penggerak pembangunan berkelanjutan di daerah.
Hadir mewakili Gubernur Papua Barat, Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Charlie D. Heatubun menerima Piagam Penghargaan BRIDA OPTIMAL 2025 yang diserahkan langsung oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang didampingi Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Yopi.
Prof. Heatubun mengatakan bahwa penghargaan sangat berarti bagi BRIDA Papua Barat dan istimewa bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat, karena merupakan penghargaan pertama dari Organisasi Perangkat Daerah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja dilantik dalam masa periode jabatan kedua.
“Satu-satunya dari Tanah Papuan, juga sekaligus menjadi wakil dari Indonesia Timur yang memiliki contoh cerita sukses untuk dijadikan acuan bagi daerah lainnya di Indonesia,” tandas Heatubun. [*FSM-R2]
