Sorong, TP – Wakil Menteri Dalam Negeri I Republik Indonesia (Wamendagri I RI), Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) untuk melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal itu ditekankan Ribka Haluk pada momen Rapat Kerja (Raker) Wamendagri I bersama Hubernur dan Bupati/ Walikita se-Papua Barat Daya, Kamis (6/11/2025).
Berdasarkan persentase realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia tahun 2025 yang ditampilkan dalam slide paparan Wamendagri, terpampang bahwa Provinsi Papua Barat Daya berada di urutan terakhir dengan capaian realisasi hanya berada di angka 35,14 persen.
Dikatakan Ribka, pada Raker kali ini pihaknya memang tengah fokus pada pendapatan, realisasi atau penyerapan anggaran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Berkaitan dengan realisasi anggaran, kata Ribka, memang Provinsi Papua Barat Daya sangat tertinggal. Olehnya itu, dalam seminggu ke depan pihaknya meminta OPD teknis wajib memperbaikinya.
Berdasarkan penyampaian Kepala BPKAD Ppaua Barat Daya, sambungnya, rendahnya Lisasi anggaran di Pemprov Papua barat daya disebabkan oleh belum diinputnya SPJ sejumlah kegiatan.
“Saya baru tahu tadi disampaikan bahwa banyak kegiatan sudah berjalan tapi SPJ-nya belum diinput. Sehingga data SIPD membaca bahwa Papua Barat Daya berada di urutan paling akhir. Jadi saya sudah minta Pak Gubernur dan jajaran supaya ada perbaikan, 1 minggu ini mohon dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membenahi apa yang kurang,” ujar Ribka.
“Saya juga mendengar bahwa ada kontraktor yang sudah running proyek tetapi tagihannya belum disampaikan. Juga ada hal lain yang juga mempengaruhi realisasi belanja masih rendah. Ini harus diidentifikasi dan segera perbaiki,” tegasnya.
Ia menuturkan bahwa kondisi saat ini Sudah harus berada dipenghujung tahun. Tidak lama lagi akan ada hari raya Natal, sehingga optimalisasi belanja daerah harus digenjot sehingga memberikan dampak pada perputaran ekonomi di daerah.
“Tidak lama lagi akan memasuki bulan terakhir dan dilanjutkan dengan momen hari raya Natal serta tahun baru. Momen ini seharusnya digunakan untuk optimalisasi belanja daerah, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wamendagri yang telah melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Papua Barat Daya dengan misi untuk mendorong percepatan belanja daerah guna menjaga stabilitas ekonomi.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Ibu Wamendagri ke Papua Barat Daya. Yang jelas berbagai catatan tadi akan segera kami perhatikan secepatnya untuk ditindaklanjuti. Terutama terkait penyerapan APBD tahun 2025 yang akan diperhadapkan dengan perayaan Nataru,” ujar Elkam.
Ia berkomitmen bahwa sampai pada waktu tenggang waktu yang diberikan, pihaknya bersama tim kerja dari OPD teknis sangat optimis bahwa target realisasi belanja daerah akan terserap maksimal. [CR24-R3]
