Aimas, TP- Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Kabupaten Sorong menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) memperhatikan pembangunan infrastruktur daerah pinggiran dan pemberdayaan masyarakat adat Kabupaten Sorong.
Hal ini disampaikan Anggota DPR Kabupaten Sorong, Viktor Urini saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Otsus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna XIII DPR Kabupaten Sorong, Rabu (12/11/2025).
Viktor Urini menyampaikan bahwa Fraksi Otsus mendukung penuh penetapan Perda RPJMD Kabupaten Sorong tahun 2025–2029. Namun, ia mengingatkan agar implementasi Perda ini dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama bagi masyarakat hukum adat.
“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Fraksi Otsus juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sorong segera mengesahkan Peraturan Daerah tentang DBH Migas yang dinilai penting untuk mendukung pemberdayaan masyarakat hukum adat serta memperhatikan insentif atau honor bagi kepala kampung.
“Perda tersebut sangat penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat adat dan aparat kampung yang selama ini menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah,” tambah Viktor.
Selain itu, Fraksi Otsus meminta agar dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat hukum adat dapat dialokasikan sebagian untuk kegiatan pemetaan wilayah adat di setiap distrik. Pemetaan tersebut, kata Viktor, penting sebagai dasar hukum pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Kami harap beberapa persen dana Otsus dapat digunakan untuk pemetaan wilayah adat agar masyarakat memiliki kejelasan batas dan hak atas tanah mereka,” katanya.
Fraksi Otsus juga menyoroti persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan daerah tetangga seperti Distrik Mega, Selemkai, Botain, dan Maudus. Menurutnya, permasalahan tersebut perlu segera diselesaikan secara serius agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
“Kami berharap pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan proaktif dalam penyelesaian batas wilayah ini,” tegas Viktor Urini.
Selain isu batas wilayah, fraksi ini juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar di wilayah pinggiran Kabupaten Sorong yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi dinilai masih tertinggal dibandingkan wilayah lain.
“Kami mohon agar perhatian terhadap daerah pinggiran benar-benar ditingkatkan. Pembangunan harus merata, tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan,” ujar Viktor.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Otsus juga menyampaikan aspirasi masyarakat di tiga distrik wilayah timur Kabupaten Sorong yang sempat mengalami konflik antara warga dan perusahaan terkait penggunaan jalan. Fraksi meminta agar pemerintah dapat menuntaskan pembangunan sisa jalan sepanjang 700 meter menuju akses perusahaan agar tidak lagi mengganggu jalan milik pemerintah.
“Kami sudah turun langsung bersama pimpinan DPRD dan dinas terkait, dan berharap pemerintah segera menindaklanjuti penyelesaian akses jalan tersebut,” jelasnya.
Menutup penyampaiannya, Viktor Urini menegaskan bahwa Fraksi Otsus akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat kecil, khususnya masyarakat adat dan wilayah pedalaman.
“Kami ingin RPJMD ini menjadi arah pembangunan yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sorong tanpa terkecuali,” pungkasnya. [MPS-R2]
