Manokwari, TP – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat akan mengambil posisi dan peran mendukung kebijakan pemerintah.
Ini dikatakan Koordinator BP3OKP Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy dalam pembukaan focus group discussion (FGD) tentang Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua melalui Program Papua Produktif di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat, Rabu (12/11/2025).
Arah kebijakan pemerintah, kata Irene Manibuy, salah satunya di bidang percepatan dan peningkatan kualitas guna mendorong peningkatan ekonomi produktif dan mengoptimalkan ekonomi lokal serta mendukung seluruh program prioritas yang diarahkan Presiden Indonesia.
“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Presiden saat berkunjung ke ibu kota Provinsi Papua Barat tanggal 4 dan 5 November 2025,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Wapres sudah menyapa berbagai mitra maupun komunitas serta para pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif serta mengoptimalkan ekonomi lokal untuk tanah Papua yang tertuang dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangaunan Papua (RIPPP dan RAPPP).
Untuk itu, Irene Manibuy mengajak perbankan melihat langsung, menyentuh, dan mendukung apa yang menjadi kegiatan dari wirausaha orang asli Papua, dengan harapan ada kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan bagi orang asli Papua.
“Tujuan pertemuan ini agar kita berkolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan ekonomi orang asli Papua. Wapres selaku Ketua BP3OKP sangat menyambut dan mendukung kerja-kerja kita bersama dalam mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan ekonomi lokal di tanah Papua, khususnya di Papua Barat,” jelas Irene Manibuy.
Sementara staf ahli Gubernur Papua Barat, Marthen Kocu mengatakan, kehadiran Wapres ke Papua Barat bukan sekedar kunujungan seremonial, tetapi menunjukkan komitmen serius Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua.
“Saya menyaksikan sendiri para pelaku UMKM, komunitas, kontraktor, dan lembaga swadaya masyarakat ketika berinteraksi dengan Wapres. Ini adalah momentum yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tandas Kocu.
Ia mengutarakan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraaan rakyat Papua Barat. Program Papua Produktif yang menjadi fokus diskusi merupakan instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua.
“Kita tidak hanya bicara perubahan ekonomi semata, tetapi tentang keadilan ekonomi, pemerintah, kesempatan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam membangun di tanah kelahiran mereka sendiri,” tandas Kocu. [FSM-R1]
