Manokwari, TP – Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald M ikut menyaksikan pembongkaran minuman beralkohol (minol) yang didatangkan PT Bintang Timur Timika, di Sowi, Manokwari, Selasa (18/11/2025).
Ia memastikan Parjal berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan peredaran minol di Manokwari, karena banyak kios yang menjual minol secara ilegal.
Bahkan, kata dia, Parjal telah membentuk Tim Tujuh untuk memantau aktivitas penjualan minol. “Parjal akan menjalankan fungsi pengawasan, karena bicara minol, bicara tentang keselamatan konsumen,” kata Ronald kepada para wartawan di Sowi, Manokwari, Selasa (18/11/2025).
Lanjut dia, jika dalam pemantauan ditemukan penjualan minol secara ilegal atau tanpa label, maka akan disampaikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Dikatakannya, hasil penyisiran, ditemukan 58 kios di luar tempat hiburan malam (THM) dan perhotelan yang menjual minol secara ilegal. “Kita akan sampaikan ke pemerintah supaya melakukan fungsi pengawasannya melalui tim atau satgas yang dibentuk. Tujuannya penertiban minol agar tidak lagi ada yang oplosan,” katanya.
Di samping itu, kata Ronald, Parjal akan mengingatkan pemda untuk mengatur tempat dan dosis konsumsi supaya tidak berlebihan karena sudah dilegalkan.
“Sebagai pemuda Papua, saya imbau jangan karena dilegalkan, lalu menaikkan dosis minum. Ini bisa berdampak pada kecelakaan, perkelahian, dan berbagai masalah lain. Minumlah sesuai standar kebutuhan, jangan berlebihan,” kata dia.
Sedangkan Kepala Satpol (Kasatpol) PP Kabupaten Manokwari, Yusuf Kayukatui memastikan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Oplosan akan dilaksanakan.
Diakuinya, sejauh ini belum ada instruksi atau perintah dari pimpinan untuk melakukan penertiban terhadap kios yang selama ini menjual minol secara ilegal. “Mungkin setelah launching baru ada petunjuk untuk penertiban kios-kios yang ilegal itu,” tandas Kayukatui.
Kios yang menjual minol secara ilegal, jelas Kayukatui, sebaiknya diarahkan untuk mengurus izin sebagai pengecer resmi.
Sebab, tegas Kayukatui, di samping untuk proses pengawasan yang lebih mudah dan menghindari ada minol oplosan, sekaligus menjadi bisnis yang bisa menopang perekonomian suatu keluarga. [SDR-R1]
