Teguh: Data OAP Bukan Sekedar Dokumentasi Administrasi Tapi Harus Jadi Basis Kebijakan Afirmasi
Manokwari, TP – Bertepat Hari Otsus ke- 24 Tahun. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Orang Asli Papua (IKD OAP) resmi di Launching Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, di Lapangan Apel Kantor Gubernur , Arfai, Jumat (21/11/2025).
Melalui peluncuran IDK OAP ini, Dominggus Mandacan berharap bisa menjangkau seluruh OAP di wilayah Papua Barat, baik di perkotaan, lereng gunung, pesisir pantai dan pulau -pulau, sehingga IKD OAP digital ini bisa dimiliki semua OAP di Papua Barat.
“Dengan mengakses IKD OAP ini dapat mempermudah semua akses layanan bagi masyarakat Papua seperti, pendidikan,kesehatan,UMKM, da sektor pembangunan lainnya,” ucap Dominggus Mandacan sebelum menekan tombol Launching IKD OAP sebagai komitmen Ditjen Disdukcapil Kemendagri terhadap Otsus Papua.
Disaksikan Ditjen Disdukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, dan Unsur Forkopimda Papua Barat. Peluncuran IKD OAP Papua Barat itu ditandai dengan pengaktifan IKD Gubernur Papua Barat dan istri dengan status Orang Asli Papua . Disusul pengaktifan IKD OAP di unit layanan yang telah disiapkan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat.
Sementara itu, Teguh Setyabudi mengatakan, peluncuran IKD OAP ini merupakan agenda besar dan bersejarah karena baru pertama kalinya ada, dan perdana ada di Tanah Papua.
Dia berharap, peluncuraan IKD OAP Papua Barat bisa menjadi role model bagi provinsi lain di Tanah Papua. Momentum penting ini bukan hanya Papua Barat tetapi juga perjalanan Indonesia menujua era tranformasi digital kependudukan yang inklusif dan berkeadilan.
Bagi Ditjen Disdukcapil Kemendagri, lanjut Teguh, nama Papua Barat secara khusus, dan Tanah Papua pada umumnya selalu memiliki makna khusus. Dimana Papua Barat adalah, salah satu wilayah dengan karakter demokratis yang beragam, kekuatan budaya dan luas wilayah yang luar biasa, serta kondisi geografis yang menantang dengan pendekatan pelayanan publik secara kreatif, adaftif dan inovatif.
Karena itu, transformasi akses kependudukan di Papua Barat bukanlah tugas yang biasa-biasa saja. Perlu mendapat perhatian dan kolaborasi bersama secara optimal.
Atas atensi yang luar biasa dari Gubenur, Wakil Gubenur, Sekda dan DPR Papua Barat hingga IKD OAP Papua Barat dapat diluncurkan. Teguh tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat yang telah menunjukkan komitmen bahwa, digitalisasi bukan hanya milik kota besar, tetapi milik seluruh penduduk Indonesia termasuk yang tinggal di pengunungan dan pulau-pulau.
Tegus menjelaskan, transformasi digital dalam sistem agresi pemerintahan telah menjadi tulang punggung strategi pembangunan nasional sebagai tercantum dalam Asta Cita 2025-2029. Peningkatan kualitas layanan publik dapat tercapai apabila fondasi identitas penduduk dikelola dengan baik, akurat dan berstandar tinggi.
“Data induk kependudukan menempati posisi paling fundamental dalam pelayanan publik. Setiap program pemerintah, baik kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, penataan wilayah hingga demokrasi semua bergerak dengan basis data kependudukan,” terang Teguh.
Menurut Teguh, kehadiran IKD merupakan bagian dari ekosistem publik infrastruktur digital sebagai komponen utama yang menghubungkan pendudukan dengan berbagai layanan publik dan layanan berbasis teknologi. Pada tingkat nasional, Teguh mengungkapkan, jumlah pengguna IKD per tanggal 4 November 2025 telah mencapai 16.807.143 orang.
Menurut Teguh, angka ini mencermikan percepatan adopsi teknologi digital di seluuruh Indonesia, meskipun masih memerlukan dorongan yang kuat termasuk di provinsi Papua Barat . IKD tidak hanya menggantikan E KTP fisik tetapi memberikan lapisan keamanan, kemudahan layanan, kecepatan verifikasi yang tidak dimiliki secara konvesional.
IKD memberikan kemampuan keamanan inskrispi, integrasi geometrik dan akses layanan seperti, pencetakan kartu keluarga, bio data, surat pindah, pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) hingga pencetakan dokumen lainnya melalui mesin Adm.
“IKD OAP sejalan dengan berbagai regulasi yang secara garis besar mengamanatkan bahwa, pendataan OAP merupakan kewenangan strategis pemerintah provinsi yang dilaksanakan secara terintegrasi, terverifikasi dan terkendali. Data OAP tidak hanya diperlukan dokumentasi admintrasi tetapi menjadi basis kebijakan afirmasi dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik,” tegas Teguh.
Teguh mengingatkan, pendataan OAP harus dilakukan dengan standar yang tinggi, menyangkut verifikasi melalui geometrik, keterhubungan dengan nomor induk kependudukan, serta pencacatan hubungan kekerabatan sesuai suku dan marga. ” Keakuratan data OAP sangat penting, untuk mencegah terjadinya kesalahan identifikasi dan memastikan keadilan dari distribusi program pemerintah,” tandasnya.
Oleh karena itu, tambah Teguh, IKD merupakan elemen penting untuk memperkuat sistem pendataan OAP yang diakselerasi kedalam sistem nasional. Berdasarkan informasi administrasi kependudukan, saat ini jumlah penduduk Papua Barat sebanyak 580.582 jiwa, terdiri atas Laki-laki 299.118 jiwa dan Perempuan 281.464 jiwa.
Penduduk terbanyak tercacat di Kabupaten Manokwari sebanyak 206.411 jiwa, terdiri dari Laki-laki sekitar 106.562 jiwa dan perempuan 99.889 jiwa. Data ini memberikan gambaran demografis penduduk Papua Barat antara Laki-laki dan Perempuan relatif seimbang.
“IKD OAP menjadi alat penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki posisi yang setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perbankkan, bantuan pemerintah hingga kegiatan ekonomi yang membutuhkan verifikasi identitas. Kehadiran IKD menawarkan identitas yang lebih aman dan mudah diverifikasi,” tutup Teguh.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat, Dr, Ria Maria Come, M.Ling, menyampaikan digitalisasi data kependudukan OAP merupakan komitmen Pemprov Papua Barat dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan yang inklusif,mudah dijangkau dan adaftif terhadap perkembangan teknologi saat ini.
“Peluncuran ini sekaligus memperkenal IKD OAP sebagai identitas resmi. Kemudian meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya orang asli Papua,” ucap Maria seraya berharap transformasi kependudukan dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Papua Barat . [K&K-R2]
