Manokwari, TP – Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat didesak untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kaimana terkait pembangunan jembatan penyeberangan Inari-Wanoma masuk usulan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Anggota DPR Papua Barat, Mudasir Bogra menegaskan., aspirasi pembangunan jembatan Inari-Wanoma bukan aspirasi bukan aspirasi yang baru diusulkan masyarakat Kaimana, namun aspirasi yang telah disuarakan bertahun -tahun tetapi belum mendapat respon.
“Ketika 2019, kunjungan kerja (kunker) Presiden, Joko Widodo aspirasi ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden. Hanya saja, tidak ada upaya serius dari pemprov maupun pemerintah pusat,” tegas Bogra kepada wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, pekan lalu.
Menurut Bogra, jika bicara tentang aksesibilitas terutama jalan trans Papua Barat dalam rangka mendukung mobilisasi barang dan jasa, maka hingga sekarang masyarakat Kaimana masih mengalami persoalan yang cukup rumit.
Sehingga, lanjut dia, pembangunan jembatan penyeberangan Inari-Wanoma di Distrik Arguni Bawah ini menjadi salah satu usulan prioritas dari masyarakat untuk meminta intervensi langsung dari pemerintah pusat maupun Pemprov Papua Barat.
Bogra mempredikisi, jika saja pembangunan jembatan penyeberangan Inari-Wanoma dapat dibangun, maka akses antar wilayah dapat terhubung dari pusat Kaimana ke wilayah Bomberay, ke Kabupaten Fakfak, Nabire, Wondama hingga Kabupaten Teluk Bintuni.
Disinggung terkait volume, Bogra memperkirakan panjang jembatan Inari-Wanoma sekitar 500-600 meter, dan membutuhkan biaya yang cukup besar.
Sehingga, sambung dia, pihaknya mendesak Pemprov Papua Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan melakukan upaya lobi ke Kementerian dan Lembaga Terkait usulan inidimasukan dalam PSN.
“Kami butuh adanya intervensi APBN, harapan kami aspirasi masyarakat ini dapat dimasukan dalam PSN di Tanah Papua khususnya di Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana,” tegas Bogram.
Ditambahkan Bogra, persoalan aksesibilitas terutama transportasi darat ini masih menjadi persoalan mendasar yang dialami masyarakat Kaimana hingga sekarang.
Diungkapkan Bogra, ada sejumlah wilayah di Kaimana yang tidak dapat dijangkau oleh akses darat. Tetapi, jika jembatan Inari-Wanoma ada, maka akan memangkas sejumlah biaya barang dan jasa yang selama ini cukup tinggi.
Ia mencontohkan, kontraktor jika menyuplai material barang ke wilayah-wilayah tertentu di Kaimana, maka harus ada tambahan biaya pembongkaran barang yang nilainya mencapai Rp. 30 juta – Rp. 40 juta satu kali pembongkaran. Belum lagi, sambung dia, biaya pengangkutan material dari titik pantai ke lokasi proyek, ini sangatlah sulit.
“Jadi memang jembatan penghubung ini menjadi satu-satunya urat nadi penghubung yang strategis, inilah yang dapat menjawab persoalan yang selama ini terjadi,” ujarnya.
Melihat persoalan mendasar tersebut, Bogra berkomitmen Bersama sejumlah anggota DPR Papua Barat dari wilayah Kaimana untuk Bersama-sama mengawal aspirasi pembangunan jembatan Inari-Wanoma tersebut, baik ditingkat provinsi hingga tingkat pusat.
“Kami akan focus mengawal aspirasi ini tentunya dengan beberapa aspirasi ungensi lainnya dari sejumlah kabupaten lainnya di Papua Barat,” tandas Bogra. [FSM-R2]
