Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengusulkan adanya pembentukan struktur kelembagaan baru PT PLN (Persero) Unit Induk wilayah Papua Barat yang membawahi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Tengah.
Pasalnya, PT PLN (Persero) Unit Induk wilayah Papua hingga sekarang masih mencakup enam provinsi di Tanah Papua. Upaya ini dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan.
Usulan pembentukan struktur kelembagaan baru PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua disampaikan langsung Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kepada Komisi XII DPR-RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, pekan lalu.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, Semmy Dj. Saiba menjelaskan, usulan pembentukan struktur baru atau semacam pemekaran dari unit induk wilayah Papua bagian dari pada memperpendek rentang kendali pelaksanaan pembangunan.
Dikatakan Saiba, saat ini PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua membawahi langsung 6 provinsi di Tanah Papua. Karena itu, Gubernur Papua Barat meminta adanya pemekaran Unit Induk Wilayah Papua Barat.
“Dari aspirasi pemekaran khususnya dibidang kelistrikan ini. Mungkin kedepan ada perubahan struktur menjadi dua atau tiga unit induk. Bisa saja 1 Unit Induk bisa berkedudukan di Manokwari untuk membawahi Papua Barat Daya, Papua Barat Tengah dan Papua Barat,” kata Saiba kepada wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (20/11/2025).
Sedangkan, lanjut Saiba, Unit Induk wilayah Papua bisa dapat membawahi, Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan.
Menurut Saiba,Papua Barat memberanikan diri memperjuangkan pemisahan Unit Induk Wilayah Papua Barat, tentunya akan ada beberapa hal positif yang bisa didapati.
Misalnya, kata dia, akses dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat dapat bergerak, dari sisi aksesibilitas dapat lancar kembali . Artinya, dengan adanya PT PLN Unit Induk Papua Barat, maka ada penerbangan dari dari Papua Barat Daya maupun Papua Tengah pastinya akan beraktivitas di Papua Barat.
Disinggung terkait respon Komisi XII DPR-RI dari usulan pemekaran PT PLN Unit Induk Wilayah Papua Barat dari wilayah Papua, Saiba mengklaim, sejak Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XII DPR-RI di Papua Barat sudah memberikan respon positif terhadap usulan tersebut.
Lebih lanjut, kata Saiba, Komisi XII DPR-RI merespon dengan akan memanggil Direktur PT PLN (Persero) Pusat guna mengkomunikasikan aspirasi dari Pemprov Papua Barat.
Menurutnya, usulan tersebut dalam rangka mempermudah kerja-kerja dari pihak PLN. Jika hanya 1 Unit Induk Wilayah Papua, maka konsentrasikan akan terbagikan ke 6 provinsi di Tanah Papua.
Sedangkan, tambah Saiba, jika ada 1 Unit Induk PLN di khusus wilayah Papua Barat, maka konsenterasinya hanya berada di 3 Provinsi, baik Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Tengah.
“Hal ini tentunya membuat beban kerjanya tidak terlalu berat. Ya, kalau pekerjaan ini dapat dibagikan mengapa harus digabung,” terang Saiba seraya menambahkan, aspirasi ini tentunya akan dikawal oleh pihaknya.
Ditambahkan Saiba, rencana ini harus serius di kawal oleh Pemprov Papua Barat. Sebab, peluang ini tidak hanya dilirik oleh Papua Barat tetapi provinsi lain juga menyampaikan aspirasi yang sama, karena ada keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh ketika adanya kehadiran Unit Induk PLN di satu wilayah.
“Provinsi lain juga melihat peluang ini, maka kita harus serius untuk mengawal aspirasi ini hingga Papua Barat memiliki Unit Induk PT PLN (Persero) di wilayah Papua Barat yang membawahi Papua Barat Daya dan Papua Tengah,” tandas Saiba. [FSM-R2]
