Manokwari, TP – Pemkab Manokwari terus berupaya menata reformasi birokrasi dan standar Pelayanan yang lebih baik kedepan. Upaya itu terlihat dari Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop yang membahas tentang reformasi birokrasi dan standar pelayanan yang dilaksanakan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Manokwari, di Sasana Karya Kantor Bupati, Rabu (26/11/2025).
Bupati Manokwari Hermus Indou, menyatakan peran birokrasi dalam otonomi daerah sangat strategis dan vital dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Birokrasi bertugas menerjemahkan dan menjalankan yang telah ditetapkan kepala daerah dan DPRD dalam aksi nyata di lapangan.
Hermus juga menyatakan, Birokrasi sebagai agen dan motor penggerak pembangunan daerah, serta perekat dan pemersatu bangsa. Menurut Hermus, peran birokrasi yang paling fundamental adalah sebagai pelayan publik, melayani masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
“Birokrasi sebagai inovator pemecahan masalah, peranan ini menuntut sikap yang proaktif, responsif dan juga prioritas memberikan pelayanan yang ada dan merata terhadap kepuasan masyarakat tanpa adanya diskriminasi,” kata Hermus.
Pada kesempatan ini, Hermus juga menekankan fungsi birokrasi sebagai pelayan berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sosial, pembangunan, penganggaran, pemberdayaan, dan pengaturan.
Diakui Hermus, permasalahan mendasar pelayanan dasar saat ini masih berbelit-belit prosedur, kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, waktu pelayanan, dan juga budaya kerja yang terkadang menimbulkan ketidakpastian, serta pengawasan internal yang kurang maksimal.
Oleh karena itu, Hermus berharap, melalui FGD dan workshop tersebut ditemukan formulasi reformasi birokrasi yang lebih baik kedepannya untuk menjawab permasalahan mendasar pelayanan yang saat ini belum maksimal dirasakan masyarakat.
“Kita membutuhkan pelayanan publik yang transparan, kredibel, bebas dari pungutan liar dan lainnya, karena kita membangun birokrasi yang melayani bukan dilayani. Birokrasi kita harus mempermudah bukan mempersulit. Sehingga melahirkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ortal Setda Manokwari, M. Syamsul Huda melaporkan FGD dan workshop diikuti 46 organisasi perangkat daerah sampai tingkat distrik, dan melibatkan PT Sinergi Yogakarta sebagai pemateri. [SDR-R2]
