Sorong, TP — Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Provinsi Papua Barat membuka kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana — Bimbingan Teknis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) 2025, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hingga 5 Desember 2025, secara resmi dibuka Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Ekbang), George Yarangga.
Dalam sambutannya, Yarangga mengatakan, Papua Barat Daya mempunyai karakteristik wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Oleh karena itu, mapping potensi bencana serta sistem perencanaan penanganannya harus dilakukan secara terstruktur.
“Di antaranya potensi bencana yang mungkin mengancam wilayah kita, seperti banjir dan banjir rob, tanah longsor, kebakaran pemukiman dan hutan, gelombang tinggi dan abrasi pesisir, serta gempa bumi dan cuaca ekstrim lainnya. Dengan mapping potensi yang baik, maka diharapkan upaya penanganannya juga tepat,” ujar Yarangga.
Dikatakannya, beberapa tahun terakhir ini, jumlah kejadian bencana terus meningkat dan semakin kompleks dalam penanganannya. Menurutnya, ini menuntut adanya sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, terintegrasi, responsif, dan berbasis data.
Olehnya itu, sambung Yarangga, Pusdalops PB memiliki peran vital sebagai pusat koordinasi, komando, dan komunikasi dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan.
“Bimtek ini memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai, yakni peningkatkan kapasitas SDM pengelola kebencanaan, penguatan SOP, optimalisasi sistem pelaporan dan mekanisme koordinasi, pengelolaan data informasi kebencanaan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah indikator yang ingin dicapai lewat pelatihan ini,” katanya.
Yarangga berharap peserta mampu meningkatkan kemampuan teknis dalam operasional call center Pusdalops, memahami mekanisme pelaporan sesuai standar BNPB—BPBD serta menerapkan teknologi sistem informasi kebencanaan, seperti Inarisk, DSS, dan sistem informasi operasional BPBD.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Papua Barat Daya berkomitmen untuk memiliki ketanggapan dan ketepatan penanggulangan bencana. Meski begitu, ia berharap masyarakat bersama-sama ikut membekali diri secara mandiri dalam hal kedaruratan bencana.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat kelembagaan BPBD dan Pusdalops, menyiapkan sumber daya yang memadai, mengembangkan sistem informasi kebencanaan terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Meski pemerintah berupaya memberikan jaminan ketanggapdaruratan bencana, tetapi masyarakat juga diimbau harus ikut siaga membekali diri guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Yarangga. [CR24-R1]
