Jakarta, TP – Badan Pusat Statistik (BPS) RI siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Demikiab ditegaskan
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat penandatanganan nota kesepatakan antara BPS RI dengan Pemprov Papua Barat, di Jakarta, Kamis (4/11).
Dikatakan Amalia, BPS RI selalu hadir di Papua Barat yang diwakili Kepala BPS Papua Barat, Merry,M.P,dan para kepala BPS kabupaten se Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga merespon positif dan mendukung konsen Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, agar dilakukan data penerima bantuan renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Sebagaiamana yang telah kita diskusikan, dimana konsen bapak Gubernur Papua Barat agar dapat dilakukan pemutahiran data saat Sensus Ekonomi (SEN) 2026, tentu sangat kami dukung,” terang Amalia saat pertemuan dengan Gubernur Papua Barat yang turut didampingi Asisten II Bidang Perekda Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, Kepala Badan Penghubung dan OPD terkait.
BPS RI dan Pemprov Papua Barat juga menyepakati pemanfaatan data yang merupakan produk resmi dari BPS, untuk kepentingan Papua Barat.
“Data produk BPS yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Papua Barat adalah, data resmi yang telah dirilis BPS,” pungkas Amalia seraya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat yang telah meluangkan waktu hadir langsung di BPS RI, untuk menandatangani nota kesepakatan bersama BPS.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat mengungkapkan, ketidakakuratan data selama ini turut disebabkan oleh keterbatasan petugas statistik di lapangan. Ia meminta pendataan ke depan memastikan seluruh desa terjangkau agar tidak merugikan daerah. [*Rls/K&K]
