Manokwari, TP – Komisi III Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat [DPR-PB] meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), untuk selanjutnya dibahas lebih rinci dengan Komisi III.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III, DPR Papua Barat, Aloysius Siep, menyusul adanya temuan pemangkasan anggaran di sejumlah OPD yang sebenarnya bersifat wajib.
“Selama dua hari rapat, masing-masing OPD melaporkan adanya pengurangan anggaran. Bahkan pada kegiatan yang sifatnya wajib. Padahal, beberapa program tidak seharusnya dihilangkan,” kata Siep dalam pertemuan bersama OPD yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, belum lama ini.
Ditegaskan Siep, komisi III telah meminta seluruh OPD menyerahkan RKA untuk dianalisis lebih detail sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.
“RKA-nya masih dalam proses. Kami minta segera dikumpulkan agar dapat dilihat lebih rinci semua item kegiatan di setiap OPD,” ujarnya.
Ia mengutarakan, pihaknya akan memberi perhatian khusus terutama terhadap Biro Umum, Setda Papua Barat terkait kondisi fisik Kantor Gubernur Papua Barat. Sebab, kondisi fisik kantor mengalami kerusakan dan perlu pemeliharaan segara.
“Kami lihat kondisi Kantor Gubernur sangat disayangkan. Atap, keramik, pengecatan, lampu listrik, sampai lift itu wajib diperhatikan. Ini ikon daerah, jadi pemerintah harus serius menanganinya,” tegasnya seraya menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi I, II, dan IV guna memastikan program hasil aspirasi masyarakat dapat masuk dalam pembahasan anggaran.
“Usulan masyarakat harus diperhatikan, terutama yang sangat urgen. Kami akan koordinasi antar komisi untuk memastikan semua aspirasi bisa terakomodasi,” tandas Siep. [FSM-R2]
