Sorong, TP – Sebanyak 21 pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya dilantik oleh Gubernur Elisa Kambu, Senin (9/2/2026). Prosesi di Aula Kantor Gubernur ditandai dengan pengambilan sumpah janji dan penyerahan Surat Keputusan (SK).
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pelantikan pejabat ini merupakan langkah strategis dan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Proses pengisian jabatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Papua Barat Daya Nomor 800.1.2.6/1201/GUB-PBD tertanggal 29 Desember 2025, yang didasarkan pada hasil Uji Kompetensi oleh Panitia Seleksi (Pansel) serta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pejabat yang dilantik antara lain, Drs. Yakob Kareth, M.Si (Kepala Bapperida) George Yarangga, A.Pi, MM (Kepala BPBD), Jhoni Way, S.HUT, M.Si (Kepala Dinas Kehutanan), Dra. Atika Rafika, M.Si (Asisten Administrasi Umum), Suroso, S.IP, MA (Kepala Dinas Nakertrans ESDM), Yusdi Nurdin Lamatenggo, S.Pi, M.Si (Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).
Kemudian, Julian Kelly Kambu, ST, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Viktor Fransiskus Solossa, S.Pd, ST, MT (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Manase Jitmau, SE, M.Si (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang), Rahman, S.STP, M.Si (Kepala Dinas Perindag), Vincent Cpana Baay, S.IP (Kepala Dinas Satpol PP dan Kebakaran), Adolof Kambuaya, SH, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Yakobus Tandung Pambimbin, ST, M.Si (Kepala Dinas Perhubungan), Absalom Solossa, S.Pi, MM (Kepala Dinas Pertanian dan Pangan)
Dan, Bernadus Asmuruf, S.Sos (Kepala Dinas Pemudaan dan Olahraga), Dr. Sellvyana Sangkek, SE, M.Si (Kepala Dinas Koperasi dan UKM), Irma Riyani Soleman, S.Sos, MM (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah), Eksan Musa’ad, SE, M.Si (Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi), Novianti Briansyah Zulkarnain, ST (Kepala Biro PBJ), Anhar Akib Kadar, S.STP, M.Si (Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra), serta Eltje Salomina, SE, MM (Kepala Dinas Kominfostaper).
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa menekankan pelantikan merupakan bagian dari penataan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan norma dan aturan kepegawaian yang berlaku.
“Yang kita lakukan ini telah diatur dalam norma-norma kepegawaian. Jabatan ini bukan bentuk balas budi atau balas jasa terhadap situasi politik yang pernah ada. Hal ini harus dipahami oleh semua pihak,” jelasnya.
Ia berharap pelantikan dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan organisasi, sehingga kinerja para pejabat akan dievaluasi secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur mengakui mendapatkan banyak tekanan dari berbagai arah selama proses pelantikan, namun tetap memilih mengedepankan aturan sebagai kepala daerah dan pamong pemerintahan.
“Dalam proses ini memang saya mendapat tekanan yang luar biasa, tapi sebagai gubernur dan pamong saya harus mengambil keputusan dengan mengedepankan aturan,” ujarnya.
Elisa Kambu menambahkan, tahun 2026 akan diberlakukan perubahan signifikan dalam sistem penilaian kinerja aparatur. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan dinilai langsung oleh Gubernur, bukan hanya ditandatangani.
“Teman-teman yang mendapatkan amanah baru ini harus bekerja dengan baik. Berdasarkan penilaian itulah nantinya kita bisa memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pergantian atau bahkan menonjobkan pejabat,” tegasnya.
Gubernur menegaskan, rolling maupun rotasi pejabat merupakan hal biasa dan dibutuhkan untuk menyegarkan organisasi, serta menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berinovasi pada aparatur sipil negara (ASN). [CR24/CR30-R2]
