Manokwari, TP – Sekitar 19 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2017-2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, diduga memalsukan identitas diri, baik itu KTP, ijazah, dan tahun kelahiran.
Dengan pemalsuan itulah, akhirnya belasan CPNS bisa lolos seleksi CPNS formasi 2017-2018, dari sebelumnya sebagai tenaga honor pada sekitar 7 organisasi perangkat daerah (OPD).
Kuasa hukum ratusan CPNS formasi 2017-2018, Habel Rumbiak, SH, S.pN membenarkan tentang adanya dugaan pemalsuan identitas diri, baik itu KTP, ijazah maupun tahun kelahiran (memudahkan umur, red), sehingga bisa diangkat menjadi CPNS.
“Ada beberapa yang diduga memalsukan identitas diri. Dengan dugaan pemalsuan identitas, dia kemudian menjadi memenuhi syarat diangkat juga menjadi CPNS formasi 2017-2018,” kata Rumbiak kepada Tabura Pos di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, pekan lalu.
Akibat dari dugaan pemalsuan tersebut, ada sejumlah kliennya yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS menjadi korban.
“Memang tidak semuanya, tetapi dari 512 itu, ada beberapa yang seharusnya lolos kalau tidak ada pemalsuan tersebut,” tandas Rumbiak.
Oleh sebab itu, dirinya selaku kuasa hukum dari ratusan tenaga honor, memutuskan membuat laporan dugaan pemalsuan identitas diri ke Bareskrim Polri di Jakarta.
“Harapannya, masalah ini dibuka, disidik, dan diperiksa supaya keadilan bisa ditegakkan,” tukas Rumbiak.
Disinggung alasannya melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, bukan membuat laporan polisi di Polda Papua Barat atau Polres Manokwari?
Rumbiak beralasan, kebetulan dirinya saat itu berada di Jakarta, sehingga dirinya memutuskan untuk melaporkan dugaan pemalsuan itu ke Bareskrim di Jakarta. “Sebenarnya sama saja,” kata dia.
Untuk tindak lanjut dari laporannya ke Bareskrim Polri, ia mengatakan, sudah ada surat rekomendasi dari Bareskrim Polri ke Kapolda Papua Barat, dalam hal ini Ditreskrimum untuk melakukan pemeriksaan.
Selaku kuasa hukum YC dan L dan kawan-kawan, Rumbiak menjelaskan, sebanyak 512 tenaga honor ini merupakan para tenaga honor yang tidak lolos CPNS formasi 2017-2018, dimana dalam proses seleksi itu sudah mengakomodir 771 tenaga honor di lingkungan Pemprov Papua Barat menjadi CPNS.
Ditanya apakah dirinya menemukan ada dugaan tenaga honor siluman (bukan tenaga honor, red) dalam pengangkatan 771 tenaga honor pada CPNS formasi 2017-2018, Rumbiak mengaku tidak tahu.
“Saya tidak dapat data itu. Yang saya terima datanya adalah pihak-pihak yang memalsukan identitas diri, sehingga memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi CPNS formasi 2017-2018,” sebutnya.
Rumbiak membeberkan, berdasarkan dokumen yang diterimanya, ada sekitar 19 orang yang diduga memalsukan identitas diri, baik KTP, ijazah, dan tahun kelahiran, sehingga dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 1 Juli 2022 lalu.
Berdasarkan surat yang diterima Tabura Pos, Kabareskrim u.b. Karobinopsnal Polri sudah melayangkan surat Nomor: B/5889/VII/RES.7.4./2022/Bareskrim perihal meneruskan pengaduan masyarakat, ditandatangani Brigjen Pol. Daniel B.H. Tifaona, SIK, M.Si tertanggal 20 Juli 2022.
Surat yang ditujukan ke Kapolda Papua Barat, disebut Bareskrim Polri telah menerima surat dari Habel Rumbiak, SH, S.pN selaku kuasa hukum, menyampaikan laporan dugaan pemalsuan identitas diri dan ijazah agar diloloskan menjadi CPNS tahun 2017-2018 di lingkungan Pemda Prov Papua Barat, sehingga klien pendumas yang memenuhi syarat belum diangkat menjadi CPNS sebagaimana pada kronologis surat terlampir.
Pada poin ketiga juga disebutkan, berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diteruskan kepada Dir surat dimaksud untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.
Baca juga:
Subitu Menjadi Program Pembawa Keberlanjutan Ekonomi di Papua Barat
Selanjutnya agar mengirimkan laporan perkembangan pada kesempatan pertama kepada Kabareskrim Polri up Karobinopsnal, dan untuk mempercepat laporan kemajuan kasus yang ditangani dapat dikirim melalui alamat email: bagyanmasrobinops.bareskrim@polri.go.id.
Surat berkop Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, ditembuskan ke Kapolri, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, dan pelapor, Habel Rumbiak, SH, S.pN, yang telah membuat laporan tertanggal 1 Juli 2022 dengan Nomor: 197/HR/VI/202 perihal laporan dugaan pemalsuan identitas dan ijazah/surat dalam agar dapat diproses dalam pengangkatan sebagai CPNS di lingkungan Pemda Prov. Papua Barat. [HEN-R1]
