Manokwari, TP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Yulianus Dowansiba, SE gelar Reses I tahun 2026 di daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) dan Manokwari Selatan (Mansel) tepatnya Kampung Kopo dan Kampung Kostera, Distrik Susurey, Rabu-Kamis (18-19/2/2026).
“Masyarakat di Kampung Kopo dan Kampung Kostera sangat antusias dan menyambut baik kehadiran saya saat reses,” kata Dowansiba kepada Tabura Pos via WhatsApp, Jumat (20/2/2026).
Dikatakan Dowansiba, melalui agenda tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi yang menjadi skala prioritas dengan harapan pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat menjawab aspirasi tersebut.
Aspirasi yang disampaikan, sebut Dowansiba, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang layak bagi masyarakat Pegaf dan Mansel.
Kemudian, masyarakat juga menyampaikan aspirasi tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan maupun dibidang kesejahteraan sosial masyarakat.
“Sejumlah aspirasi yang disampaikan saat saya reses, telah diserap secara baik dan sebagai perwakilan rakyat saya akan memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan prosedur di kedewanan,” terang Dowansiba.
Pada momentum itu, masyarakat mempertanyakan aspirasi mereka yang disampaikan 2 tahun berjalan ini, sebab aspirasi tersebut hingga sekarang belum dijawab oleh pemerintah daerah sebagai pihak eksekutor.
Tentunya, sebagai wakil rakyat, dirinya menjelaskan, sebab dan akibat yang menghambat pengimputan aspirasi masyarakat ke dalam sistem manajemen keuangan daerah.
Dimana, setiap anggaran dikucurkan oleh pemerintah pusat haruslah berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan publik. Apabila anggaran tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, maka masyarakatlah yang secara langsung sebagai pihak yang paling dirugikan.
Untuk itu, Dowansiba meminta, pemerintah sebagai eksekutor haruslah mendahulukan kepenting masyarakat, terutama masyarakat yang yang berdomisili di gunung, lembah-lembah dan dataran.
Terutama dalam pemberantasan persoalan kemiskinan, pengangguran dan dapat memberikan program-program yang dapat meningkatkan UMKM masyarakat.
Diutarakan Dowansiba, sebagai wakil rakyat mendesak agar pemerintah daerah mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar jujur dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara guna menjawab keluh dan kesah masyarakat Papua Barat.
Disamping itu, Dowansiba juga berharap, APBD Perubahan 2026 maupun Induk 2027 dapat berjalan sesuai mekanisme kedewanan. Agar eksekutif dan legislatif dapat menyamakan persepsi menjawab sejumlah aspirasi masyarakat melalui reses I, II dan III.
“Karena bagi saya marwah dan nama baik lembaga legislatif harus dijaga sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat. Apa yang rakyat punya diberikan kepada rakyat, demikian juga apa yang menjadi hak pemerintah. Mari membangun masyarakat Papua Barat menuju Papua Emas,” tandas Dowansiba. [FSM-R2]
