Manokwari, TABURAPOS.CO – Fraksi Golkar DPRD Manokwari, menginginkan adanya perubahan pelayanan air bersih agar terpenuhi bagi warga Manokwari.
Fraksi Golkar beranggapan, belum ada upaya dan langkah konkrit dari pemerintah daerah (Pemda) Manokwari untuk menyelesaikan permasalahan khususnya distribusi air kepada masyarakat.
“Tentang permasalahan air bersih yang belum terpenuhi bagi masyarakat Kabupaten Manokwari sampai saat ini reaksi Golkar beranggapan belum ada jawaban yang pasti terkait upaya dan langkah konkrit pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan khusus pelayanan distribusi air kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari, Suriyati di ruang paripurna DPRD Manokwari, Rabu 3/8).
Lanjut Suriyati, atas permasalahan tersebut, pihaknya meminta agar Bupati Manokwari, Hermus Indou, segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Manokwari kepada BUMD atau perusahaan umum daerah, karena hingga kini belum menunjukkan hasil positif untuk memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah.
Baca juga: Pemda akan Berikan Penghargaan Bagi Para Veteran Peringati HUT Kemerdekaan
“Kami menyarankan perlu adanya tindakan cepat oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal tersebut dengan melibatkan kemiteraan dengan pihak-pihak swasta untuk berkontribusi aktif dalam pembiayaan pembangunan agar fisik Manokwari maju dan sejahtera benar-benar dapat diwujudkan,” pungkas Suriyati.
Sementara, Plt Direktur PDAM Manokwari, Onisemus Sesa, mengutarakan, memang pelayanan air kepada masyarakat di Manokwari belum berjalan maskimal, lantaran permasalahan tuntutan ganti rugi salah satu induk saluran yang berada di Warmare di palang oleh masyarakat.
Menurutnya, saluran induk air yang dipalang adalah saluran induk yang baru, dimana jaringan yang sudah terpasang sudah sampai di Amban, namun belum bisa dialiri air lantaran terjadi pemalangan.
“Jadi, selama saluran induk baru yang dipalang, yang beroperasi hanya saluran induk yang lama. Terhadap tuntutan ganti rugi kita sudah sampaikan ke Pak Bupati dan tentu akan dicari solusinya,” jelasnya kepada Tabura Pos di kantor DPRD Manokwari. [SDR*-R1]
