Manokwari, TP — Pada Maret 2026, di Provinsi Papua Barat terjadi inflasi baik secara bulan ke bulan (m-to-m) sebesar 0,05% dan secara tahun ke tahun (y-on-y) sebesar 3,51%. Demikian juga di Provinsi Papua Barat Daya terjadi inflasi secara m-to-m sebesar 1,04% dan secara y-on-y sebesar 4,09%.
Demikian rinci Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Merry saat memaparkan data rilis bulan Februari, di aula kantornya, Rabu (1/4/2026).
Merry menerangkan, penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara m-to-m di Provinsi Papua Barat adalah kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil sebesar 0,08%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Celana Panjang Jeans Pria, Baju Muslim Wanita, dan Ongkos Jahit.
“Demikian juga di Provinsi Papua Barat Daya, penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 1,22%. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini yaitu Cabai Rawit, Ikan Tuna, dan Ikan Kembung,” bebernya.
Lanjutnya, penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara y-on-y di Provinsi Papua Barat adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini memiliki andil sebesar 1,92%, dengan komoditas penyumbang utama inflasi kelompok ini adalah Beras, Cabai Rawit, dan Tomat.
Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya, penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,78%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain Cabai Rawit, Ikan Tuna, dan Ikan Kembung.
Rilis data ini diikuti mitra BPS Papua Barat, seperti Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kantor Perwakian Bank Indonesia Papua Barat, dan lainnya.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang diwakili, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Melky Werinussa menyampaikan, Pemprov Papua Barat komitmennya dalam mendukung penyediaan data statistik yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembangunan daerah.
“Indikator-indikator seperti indeks harga konsumen, inflasi, nilai tukar petani, ekspor-impor, pariwisata, hingga transportasi udara merupakan cerminan nyata kondisi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha hingga akademisi untuk memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti.
Menurutnya, pemanfaatan data yang optimal akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Kerja keras BPS mulai dari pengumpulan data hingga penyajian memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Papua Barat,” imbuhnya.
Lanjutnya, Pemprov Papua Barat, berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas BPS guna menghasilkan data yang semakin berkualitas.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mencermati data yang disajikan dan mentransformasikannya menjadi kebijakan dan program yang berpihak kepada rakyat.
Dirinya berharap kegiatan rilis berita resmi statistik dapat berjalan informatif dan memberikan manfaat luas bagi semua pihak.
“Semoga data yang disajikan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Papua Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya. [SDR-R2]
