Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari memanfaatkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari dengan menormalisasi dan menangani sejumlah daerah yang terkena banjir.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manokwari, Albertus mengatakan, sudah mengambil langkah penanganan banjir di sejumlah daerah di Manokwari, mulai Kali Wosi, dataran Wapramasi, dan Distrik Mokwam.
“Di Kali Wosi sudah dilakukan pengerukan sedimen dibantu dengan dua alat berat dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat. Jadi sudah ada tiga alat berat untuk normalisasi Kali Wosi,” ungkap Albertus kepada para wartawan di Kantor Bupati Manokwari, Senin (13/4/2026).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan melakukan penanganan longsor di Distrik Mokwam. Lanjutnya, Distrik Mokwam menjadi perhatian serius karena mempunyai potensi berbahaya yang cukup tinggi.
“Di Mokwam itu sangat berbahaya karena berpotensi terjadi banjir bandang yang bisa berdampak hingga ke Kampung Syou,” jelas Albertus.
Ia menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan langkah penanganan lanjutan di wilayah itu dengan bantuan alat berat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
“Setelah kami bekerja selama dua hari, alat berat untuk sungai sudah masuk dan dukungan dari provinsi juga sudah dikerahkan,” katanya.
Selain menormalisasi sungai, Albertus menilai, pembenahan sistem drainase secara menyeluruh sangat penting.
Menurutnya, perkembangan pembangunan pemukiman dan gedung menyebabkan kapasitas drainase yang ada sekarang tidak lagi memadai.
“Dalam beberapa hari terakhir kita sudah melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menangani persoalan drainase secara bersama-sama,” tambah Albertus.
Diutarakannya, pihaknya akan menormalisasi secara bertahap di titik-titik rawan dan merancang ulang sistem drainase supaya sesuai dengan debit air yang terus meningkat.
Namun, ia menambahkan, penanganan banjir di Manokwari memerlukan kolaborasi lintas pemerintah mengingat ada perbedaan kewenangan antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
“Kerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi kunci dalam penanganan banjir ke depan. Kita harapkan melalui kerja sama yang baik bisa meminimalisir resiko banjir, terutama ketika curah hujan tinggi kembali terjadi,” tandas Albertus. [SDR-R1]
