Gubernur Tegaskan Pengelolaan ASN Harus Berbasis Merit, Kompetensi dan Integritas

Manokwari, TP  – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit, kompetensi, dan integritas. Hal ini dinilai menjadi syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel.

Menurut Gubernur, penerapan sistem merit memastikan bahwa setiap penempatan, pengembangan karir, dan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara objektif, sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki, serta terlepas dari unsur-unsur yang tidak profesional.

“Pengelolaan SDM aparatur harus berbasis merit, kompetensi, dan integritas. Ini penting agar penempatan dan pengembangan ASN dilakukan secara objektif, bukan karena faktor-faktor yang tidak relevan,” tegasnya saat menghadiri kegiatan pengukuhan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manokwari, yang berlangsung di Gedung PKK Papua Barat, Selasa (21/4).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Setiap ASN dituntut untuk memegang teguh nilai-nilai etika dan profesionalisme agar pelayanan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi digital, Gubernur juga mengingatkan peran strategis ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa aparatur negara harus mampu beradaptasi dan menjadi motor penggerak perubahan.

“ASN harus mampu menjadi penggerak utama perubahan yang berorientasi pada inovasi dan pemanfaatan teknologi. Transformasi digital menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi, sehingga mampu menghadirkan layanan yang cepat, efektif, dan transparan bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkomitmen memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Berbagai program pengembangan kompetensi disusun secara berkelanjutan guna memastikan aparatur daerah siap menghadapi tantangan dan mampu memberikan pelayanan terbaik di masa mendatang. [*FSM-R2]