Bintuni, TP – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati, Kamis (24/4/2026), dengan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, didampingi Wakil Bupati Joko Lingara. Turut hadir Kepala BP3OKP Irene Manibuy, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD serta DPRK, unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga perwakilan tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda.
Suasana pembukaan semakin semarak dengan penampilan tari kreasi Sajojo yang dibawakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Teluk Bintuni, serta pemutaran video profil daerah.
Dalam laporannya, Plt Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Panitia, Ida Bagus Putu Suratna, menyatakan forum ini bertujuan untuk menghimpun seluruh aspirasi masyarakat, kemudian merumuskannya menjadi prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi.
“Kami ingin menyusun rencana kerja yang terarah, efektif, dan efisien. Setiap program yang masuk harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sementara itu, Bupati Yohanis Manibuy menekankan bahwa perencanaan yang matang adalah fondasi utama kemajuan daerah. Ia mengingatkan agar perencanaan tidak sekadar formalitas administrasi, namun harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Setiap rupiah anggaran yang digunakan, terutama yang bersumber dari Dana Otsus, harus direncanakan dengan sangat baik. Fokuskan pada pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fathoni, M.Si. Ia menyampaikan materi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional.
Fathoni mendorong pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja dengan delapan klaster prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta kedisiplinan dalam pelaporan keuangan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
Diharapkan melalui forum ini, seluruh rencana pembangunan yang disusun mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Teluk Bintuni di tahun mendatang.[ CR25-R2]




















