Bintuni, TP – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berencana mendorong PT Pertamina (Persero) untuk tidak hanya melihat keberadaan Pertashop dari sisi bisnis semata. Lebih dari itu, pemerintah daerah meminta perhatian khusus agar outlet Pertashop yang tersebar di berbagai wilayah dapat diberikan izin menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite, bukan hanya produk non subsidi seperti Pertamax.
Jika syarat dan ketentuan terpenuhi, Pemkab ingin Pertashop juga menjadi penyalur Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut. Langkah ini diambil guna memudahkan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau, untuk mendapatkan BBM dengan harga terjangkau serta mewujudkan program BBM Satu Harga di seluruh penjuru wilayah.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyampaikan harapan tersebut dalam pertemuan bersama pelaku usaha penyalur BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Satgas Pangan Daerah di ruang Media Centre Dinas Kominfo, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, saat ini masih terdapat ketimpangan dalam penyaluran. Sebagai contoh, ada penyalur resmi yang mendapatkan kuota 1.234 kiloliter per tahun, namun hanya mampu menyalurkan sekitar 60 ton atau 700 ribu liter per bulan saja. Sementara di tempat lain, kebutuhan masyarakat justru belum terpenuhi.
“Kami mengusulkan agar sisa kuota yang tidak terserap tersebut bisa didistribusikan melalui Pertashop lainnya. Intinya, pasokan Pertalite harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin pemerataan stok, kestabilan harga, dan tentunya hal ini juga berperan penting dalam menekan angka inflasi daerah,” tegas Bupati.
Ia juga meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengkaji secara serius usulan ini. Bupati menegaskan bahwa Teluk Bintuni memiliki posisi strategis dan berperan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kebutuhan energi masyarakat di daerah ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Teluk Bintuni adalah daerah pemasok energi bagi negara. Maka sudah seharusnya penyaluran BBM bersubsidi untuk warga kami menjadi prioritas dan diperhatikan dengan baik oleh semua pihak,” ujarnya.
Selain masalah pemerataan stok, Bupati juga menyoroti sejumlah permasalahan di lapangan. Ia menyebutkan masih ada distrik-distrik yang kekurangan pasokan, terjadi perbedaan harga antarwilayah, hingga ditemukannya oknum penyalur resmi yang menjual Pertalite di atas harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kasian masyarakat kita di distrik. Seringkali mereka kesulitan dapat pasokan, dan kalau dapat pun harganya melambung tinggi. Kondisi seperti ini yang harus kita benahi bersama,” tambahnya.
Pemkab Teluk Bintuni menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program strategis nasional BBM Satu Harga, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan pengendalian distribusi dan harga yang tepat sasaran, diharapkan gejolak harga barang dan inflasi dapat dikendalikan.
Lebih jauh, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di pelosok-pelosok daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Sebagai informasi, Pertashop adalah outlet penjualan milik Pertamina yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat, umumnya berlokasi di desa atau daerah yang belum terjangkau SPBU reguler. Saat ini, Pertashop baru melayani penjualan BBM dan LPG non subsidi serta produk ritel lainnya. [CR25-R2]




















