Manokwari, TP – Ratusan orang yang mengatasnamakan mahasiswa Manokwari menggelar aksi damai di Jalan Makaleuw, Kota Manokwari, Senin (27/4/2026). Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama meminta Presiden RI Prabowo Subianto menarik personel TNI non-organik dari wilayah sipil di Tanah Papua.
Massa aksi berencana melakukan long march menuju Kantor Kementerian Hukum dan DPR Papua Barat, namun pergerakan dihentikan petugas di lokasi berkumpul.
Aparat keamanan dikerahkan lengkap dengan kendaraan taktis untuk mengamankan situasi. Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare bahkan turun langsung di lokasi untuk memfasilitasi aspirasi. Ia sempat menawarkan kendaraan bagi rombongan, namun hal tersebut ditolak oleh pendemo.
Pihak mahasiswa menilai pengamanan yang dilakukan berlebihan dan melanggar kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang, karena akses jalan diblokir sehingga mereka tidak bisa bergerak.
Dalam aksinya massa menyampaikan lima poin tuntutan utama. Pertama, mendesak Presiden RI menarik seluruh TNI non-organik dari wilayah sipil di Papua. Kedua, menuntut penangkapan, pengadilan, dan pemberhentian dari tugas bagi pelaku pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Ketiga, mengecam penggunaan fasilitas umum serta pendirian pos-pos TNI. Keempat, meminta DPRP dan DPRD membentuk pansus untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM.Kelima, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera memenuhi hak-hak dasar warga yang mengungsi.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total seharian. Setelah aspirasi disampaikan dan permintaan long march tidak dikabulkan, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.[SDR-R2]
