Rakornis Kepala Bappeda, Gubernur Tekankan Perencanaan Tepat Sasaran dan Pengelolaan Anggaran Efektif

Manokwari, TP –  Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan resmi menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan berbagai arahan strategis dan kesepakatan penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan menuju tahun 2027.

Dalam sambutan penutupan yang disampaikan di salah satu hotel di Manokwari , Selasa (26/4/2026), Gubernur menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 berfokus pada percepatan pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri. Namun, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi nyata di setiap wilayah di Papua Barat.

“Fokus nasional harus diterjemahkan secara tepat sesuai kebutuhan daerah, termasuk mempercepat pembangunan di wilayah yang masih tertinggal seperti Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan. Saat ini masih ditemukan sejumlah kabupaten yang belum menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta belum optimalnya penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) dan indikator kinerja. Padahal hal ini menjadi syarat utama dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Di tengah keterbatasan kondisi fiskal daerah, Gubernur mengingatkan seluruh kepala daerah untuk lebih cermat dan selektif dalam mengelola keuangan. Belanja daerah harus diprioritaskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Komposisi anggaran harus terus diarahkan untuk meningkatkan porsi layanan publik, bukan hanya untuk belanja penunjang operasional semata,” tambahnya.

Rakornis juga membahas penguatan tata kelola data dan transformasi sistem perencanaan berbasis digital. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD, SIPPP, SIKD, E-Dalev, serta penguatan data dasar daerah guna mendukung proses perencanaan dan pelaporan yang akurat.

Sejumlah isu strategis juga menjadi fokus pembahasan, di antaranya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, penyelesaian program yang masih tertunda, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap program unggulan daerah yaitu Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.

Gubernur menyampaikan bahwa berbagai masukan dan aspirasi dari pemerintah kabupaten terkait pembangunan infrastruktur strategis dan program berbasis potensi lokal akan menjadi bahan penting untuk memperkuat arah kebijakan provinsi ke depan.

Sebagai hasil dari pertemuan ini, disepakati sejumlah poin utama, yaitu penyelarasan agenda prioritas tahun 2027, penguatan sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagai pedoman utama, dengan tetap memperhatikan pemerataan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, dan penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi potensi unggulan daerah.

“Dengan semangat otonomi khusus, mari kita susun perencanaan yang tidak hanya sekadar administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Barat,” pesannya.

Di akhir kegiatan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta atas partisipasi aktifnya. “Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Koordinasi Teknis Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” pungkasnya.[*FSM-R2]